.jpg)
BISNIS.COM, JAKARTA-- Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan iklim di Tanah Air masih belum menjamin sepenuhnya kelanjutan investasi swasta, padahal banyak penanaman modal yang dilakukan, baik pengusaha nasional maupun asing.
"Kami melihat iklim politik Indonesia belum menjamin investasi yang dilakukan pihak swasta karena beberapa nilai investasi yang dilakukan pihak swasta sangat besar dan membutuhkan waktu pengembalian investasi yang cukup lama, maka perlu perlindungan hukum yang kuat dan tegas," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah dan Bulog Natsir Mansyur, Jumat (5/4/2013).
Untuk itu, ujar Natsir, terdapat beberapa peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) atau UU yang diharapkan segera diterbitkan oleh pengambil kebijakan.
Sejumlah kebijakan itu, antara lain, aturan tentang program pembangunan industri primer minerba dan industri petrokimia yang pembangunannya perlu lebih dipercepat.
Hal itu perlu dipercepat, menurut dia, karena selama ini industri hilir nasional tidak sehat akibat sangat tergantung impor bahan baku dan diatur agar tersebar di daerah dengan baik sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi daerah luar Jawa yang berdampak pada pemerataan ekonomi.
Selain itu, investasi minerba/petrokimia yang sudah berjalan juga perlu dilindungi dan diberikan kesempatan untuk perluasan dan peningkatan produksi bahkan insentif agar lebih menarik pengusaha swasta atau daerah.
"Saya yakin dengan adanya jaminan perlindungan hukum yang kuat dan tegas maka investasi akan naik terus di daerah, khususnya luar Jawa, karena daerah tertinggal ini penghasil sumber daya alam yang besar," katanya.
Sebelumnya, LSM Indonesia for Global Justice (IGJ) mengingatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan DPR tentang ancaman dominasi modal asing pada sektor pangan dan perkebunan di Indonesia.
"Meski investasi asing kurun tiga tahun terakhir meningkat hingga lebih dari 100 persen, volume impor produk pangan Indonesia justru melonjak naik hingga 97,2% menjadi 15 juta ton lebih pada tahun 2011," kata Kepala Bidang Kampanye dan Hubungan Internasional IGJ, Rika Febriani.
Menurut Rika, sejumlah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang benih dan pakan telah mengontrol penjualan benih dan pakan kepada petani kecil.
Hal tersebut, lanjut dia, berdampak kepada kehilangan kedaulatan petani dalam membudidayakan benihnya. (msb)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
