_dc.jpg)
BISNIS.COM, BANJARMASIN—Saat ini konflik lahan perkebunan sawit dengan perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Selatan, intensitasnya terus meningkat.
Pemerintah Provinsi, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit dan Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan melaksanakan sarasehan untuk mencari solusi pengamanan investasi di Kalimantan Selatan terutama untuk perkebunan sawit.
"Paling rawan di Kabupaten Tanah Bumbu dan Tanah Laut," kata Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Kalimantan Selatan Untung Joko Wiyono ditemui usai pembukaan sarasehan di Banjarmasin, Senin (1/4/2013).
Menghadapi hal tersebut, kata dia, perlu adanya solusi dan komitmen dari seluruh pihak terkait, untuk bisa mengamankan berbagai investasi yang masuk.
Dengan demikian, kata dia, berbagai persoalan yang mungkin timbul yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan masyarakat pada saat perusahaan sedang membangun usahanya, tidak terjadi.
"Selama ini kita memang sedang mengupayakan untuk mencari solusi terbaik dan damai untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.
Menurut Joko pertumbuhan kelapa sawit di Kalimantan Selatan menghadapi banyak kendala antara lain terbatasnya bentang lahan yang digunakan untuk ekspansi lahan sawit.
Selain itu, ketidaksinkronan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal penataan ruang, maupun kementerian sektoral satu dengan lainnya.
Selanjtunya, tumpang tindihnya perijinan usaha perkebunan dan pertambangan yang berimbas kepada konflik horizontal karena keduanya memanfaatkan lahan yang sama.
Terhadap adanya konflik dengan perusahaan tambang , tambah dia, ketika penyelesaian konflik dibawa ke ranah hukum, ternyata perusahaan perkebunan seringkali di posisi kalah padahal secara yuridis mampu membuktikan kebenaran hak yang dimiliki.
Hal tersebut sebagaimana terjadi terhadap perusahaan perkubunan PT Minamas di kabupaten Tanah Bumbu, dimana saat ini sekitar 2000 hektar lahan perkebunan sawit sedang dilakukan eksekusi oleh perusahaan pertambangan.
Kepala Dinas Perkebunan Pemerintah Provinsi Kalsel, Sugian Noorbah mengatakan, melalui sarasehan yang dilaksanakan, diharapkan ditemukan solusi yang bisa melindungi semua pihak.
"Sehingga investor yang masuk ke Kalsel pada akhirnya benar-benar mendapatkan jaminan keamanan untuk berinvestasi hingga akhir," katanya.Biqwanto. (msb)
