Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

RAKYAT KECIL Di Jakarta Terima Sambungan Air Minum

BISNIS.COM, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menambah 4.000 pipa sambungan rumah (SR) kepada masyarakat kelas menegah ke bawah untuk meredam konsumsi air tanah secara berlebihan.

BISNIS.COM, JAKARTA -- Kementerian Pekerjaan Umum akan membantu Pemprov DKI Jakarta untuk menambah 4.000 pipa sambungan rumah (SR) kepada masyarakat kelas menegah ke bawah untuk meredam konsumsi air tanah secara berlebihan.

Kepala Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP SPAM) Rahmat Karnadi mengungkapkan proyek itu sudah diusulkan Menteri Pekerjaan Umum kepada Gubernur DKI Jakarta, Jokowi. Berdasarkan perhitungan BPP SPAM penyediaan satu sambungan pipa itu akan menelan biaya Rp 2 juta untuk satu sambungan.

"Sudah diusulkan Menteri PU kepada Jokowi tetapi masih ditinjau lagi karena kerja sama dengan operator penyedia air minum untuk masyarakat," ujarnya di Jakarta, Rabu (20/3/2013).

Ia menjelaskan bantuan Kementerian PU itu akan dilakukan bertahap mulai dengan 2000 sambungan air pada tahap pertama dan akan dilanjutkan sisanya pada tahapan berikut.

Ia mengungkapkan operator air minum di Jakarta umumnya menyasar pelanggan dari industri karena memiliki tarif yang mahal untuk satu kubik air baku. Di Jakarta, paparnya, terdapat lima jenis tarif untuk satu kubik air. Mulai dari yang paling rendah sebesar Rp1000 hingga yang paling besar yakni Rp12000.

"Mereka ingin memperbesar di yang Rp12 ribu," ungkap Rahmat.

Lebih jauh ia menjelaskan permasalah air baku di Jakarta perlu dibenahi mulai dari perjanjian kerjasama karena pinalti yang diberikan kepada operator sangat kecil.

Ia mengungkapkan angka kebocoran air di Jakarta mendekati 50% tetapi terkesan tidak ditangani dengan baik. Hal itu disebabkan sanksi yang diberikan pemerintah kepada operator penyedia air minum sangat kecil.

"Biaya untuk atasi kebocoran sangat besar tetapi sanksi yang diberikan jika tidak ditangani sangat kecil sehingga tidak berimbang. Ini perlu diperbaiki, seharusnya sanksi yang diberikan dua kali dari nilai investasi perbaikan," tegasnya.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Thomas Mola
Editor : Others
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper