BANDA ACEH -- Pembangunan infrastruktur di Provinsi Aceh, terutama jalan masih belum terencana dengan baik, sehingga membuat pertumbuhan ekonomi di Aceh berjalan lamban.
Public Expenditure Analysis and Capacity Strengthening Program (PECAP) merilis hasil penelitiannya dalam diskusi publik hasil analisis Anggaran Aceh 2011 bidang infrastruktur.
Diskusi yang dihadiri oleh akademisi, perwakilan Pemerintah Aceh dan aktivis difasilitasi oleh tim bagian dari program CPDDA - Bank Dunia dengan pendanaan AusAid.
Peneliti Senior PECAPP, Teuku Triansa Putra memaparkan hasil kajiannya tentang infrastruktur di Aceh tahun 2011, dengan fokus pada pembangunan jalan. Dari kajian, banyak terdapat perencanaan yang kurang tepat dengan kebutuhan masyarakat.
“Sehingga pembangunan infrastruktur jalan belum menunjang pertumbuhan ekonomi di Aceh,” ujarnya.
Triansa mencontohkan, jalan dan jembatan merupakan prioritas pembangunan infrastruktur tahun 2011, dengan porsi sebesar 49% dari total belanja bidang Bina Marga Cipta Karya tahun tersebut, sebesar Rp 1,2 triliun. Sementara biaya pemeliharaan jalan mendapat porsi kecil, hanya 9%.
“Biaya pemeliharaan berada di bawah rata-rata nasional, 12%,” katanya.
PECAPP juga menilai, pembangunan jalan di kabupaten/kota di Aceh belum sesuai kebutuhan dan prioritas. Misalnya di Aceh Jaya, yang memiliki kondisi jalan terburuk (data 2010), mendapat kucuran dana Otsus 2011 sebesar Rp 37 miliar untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.
Sementara Aceh Barat yang sudah memiliki jalan dengan kondisi baik sebesar 22%, juga mendapat kucuran dana Otsus pembangunan dan pemeliharaan jalan dengan jumlah sama.
“Harusnya Pemerintah Aceh melihat prioritas pengalokasian dana sesuai dengan kebutuhan serta memeprtimbangkan kesenjangan sarana jalan antar daerah.”
Kebanyakan daerah di sepanjang pantai barat dan daerah tengah Aceh memiliki sarana infrastruktur yang masih sangat rendah.
Pada 2010, tercatat lebih dari 90% kondisi jalan kabupaten Nagan Raya dan Aceh Jaya dalam keadaan rusak. Aceh Tengah dan Gayo Lues juga memiliki lebih dari 50% jalan kabupaten dalam kondisi rusak.
