JAKARTA--Sejumlah pengembang pembangkit listrik swasta (independent power producer/IPP) dianggap tidak serius dalam mengembangkan pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) sehingga menghambat penyelesaian program percepatan (fast track program/FTP) pembangkit 10.000 megawatt (MW) tahap 2.
Nur Pamudji, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) mengatakan hanya sedikit perusahaan yang serius menggarap panas bumi untuk pembangkit listrik di dalam negeri. Hal itu terlihat dari baru sedikit perusahaan yang telah melakukan pemboran eksplorasi panas bumi yang akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik.
“Saya meyakini hanya ada sedikit perusahaan untuk panas bumi. Yang saya yakini hanya sekitar 50% pengembang, sedangkan sisanya belum terlihat ada aksi nyata yang meyakinkan,” katanya di Kantor Pusat PLN, Jakarta, Rabu (27/2).
Nur mengungkapkan persoalan pendanaan masih menjadi kendala utama dalam pengembangan panas bumi di Tanah Air. Pasalnya, untuk melakukan pemboran satu sumur panas bumi diperlukan biaya sekitar US$7 juta.
Padahal, untuk pemanfaatan panas bumi sebagai sumber energi pembangkit listrik, setidaknya perusahaan harus melakukan pemboran 3 sumur panas bumi. Untuk itu, IPP harus lebih cermat dalam melakukan perencanaan dan harus memiliki kesiapan modal sebelum menggarap panas bumi.
Selain itu, pengembangan panas bumi dan energi baru terbarukan lainnya juga memerlukan teknologi dan tingkat kesulitan yang lebih tinggi dibandingkan pembangkit dengan energi fosil. “Energi terbarukan memerlukan waktu yang lebih panjang. Pemanfaatan panas bumi saja butuh sekitar 5-7 tahun, jadi tenggat waktunya harus benar-benar diperhatikan,” jelasnya.
Sementara itu, Presiden Direktur PT Medco Power Indonesia Fazil E Alfitri mengungkapkan IPP memerlukan insentif dari pemerintah untuk mengembangkan panas bumi. Pasalnya, pengembangan panas bumi memiliki risiko dan biaya yang tinggi dan hampir menyamai kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi.
“Bisnis ini hampir sama dengan bisnis migas, risikonya eksplorasinya besar sekali karena kami tidak dapat menentukan dengan pasti cadangan panas bumi itu. nah biaya yang dikeluarkan untuk eksplorasi itu kan yang tidak dibayar pemerintah,” ungkapnya.
Fazil mengungkapkan dibutuhkan sekitar US$40 juta untuk eksplorasi panas bumi yang bisa hilang begitu saja jika cadangan panas buminya dinyatakan tidak ekonomis. “Pemerintah sempat mengeluarkan wacana pinjaman lunak untuk eksplorasi panas bumi, tapi sampai saat ini belum terbukti,” ungkapnya.
Kesulitan IPP masih harus ditambah dengan belum adanya data pasti mengenai lokasi cadangan panas bumi di Tanah Air. Selama ini, pengembang selalu diminta untuk melakukan survei geologi di wilayah yang diindikasikan menyimpan cadangan panas bumi.
Direktur Konstruksi PLN Nasri Sebayang sebelumnya mengatakan terdapat sejumlah kendala pembangunan FTP tahap 2. Berbeda dengan pengoperasian pembangkit yang didominasi PLN, di proyek lanjutan ini operasi 60% proyek dilakukan swasta.
Nasri memperkirakan ada 36 proyek PLTP dengan total kapasitas mencapai 2.695 MW yang sulit tercapai hingga 2016 mendatang. Hal itu disebabkan karena 6 proyek PLTP berada di dalam hutan konservasi, 16 proyek terkendala persoalan teknis, dan 14 proyek lainnya belum dilelangkan.
“Kami hanya yakin ada 16 proyek PLTP dengan total kapasitas 2.230 MW yang akan terealisasi hingga 2016. Tapi itu tidak mempengaruhi pengerjaan pembangkit yang menggunakan energi lain. Sehingga 2016 nanti kemungkinan hanya kurang 2.695 MW dari PLTP itu,” jelas Nasri.
