JAKARTA--Pemerintah telah mengantongi proyek yang akan didanai melalui penerbitan Surat Berharga Negara Syariah (Sukuk) pembiayaan proyek yang rencananya diterbitkan pada 2013.Dedy Supriadi Priatna, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas, menuturkan dari sejumlah proyek yang diusulkan, pemerintah sepakat untuk mengajukan proyek jalur ganda kereta api Cirebon--Kroya Segmen I."Ini percobaan dulu, seperti apa jalannya. Sebetulnya kami mengusulkan banyak sekali proyek yang dibiayai sukuk tapi untuk sementara ini 2013, yang disetujui hanya 1 dulu Cirebon-Kroya kereta api," katanya di Kantor Bappenas, Senin (18/06).Dedy mengungkapkan total dana yang dibutuhkan proyek ini mencapai Rp1,5 triliun. Adapun rinciannya, Rp1 triliun pada 2013 dan Rp0,5 triliun pada 2014.Awalnya, kata Dedy, proyek ini akan dibiayai oleh kontraktor asal China. Namun, saat tender, dana yang dibutuhkan melampaui estimasi pemerintah. Kemudian, proyek ini diusulkan untuk didanai oleh rupiah dan pinjaman luar negeri, sebelum disetujui untuk diajukan sebagai proyek yang akan didanai melalui penerbitan sukuk project financing."Yang oleh Rupiah ada sebagian yang belum bisa dikerjakan karena dananya kurang, jadi itu diusulkan akan didanai dari sukuk," ujarnya.Proyek double track kereta api ini menghubungkan Cirebon, Jawa Barat dengan Troya, Purwokerto, Jawa Tengah sepanjang 158 kilometer. Pembangunan jalur ganda kereta api ini diharapakan dapat meningkatkan kapasitas lintasan dari 90 kereta menjadi 180 kereta per hari.Proyek ini mencakup pembangunan 206 jembatan beton, underpass, fly over, dan persinyalan elektrik di 5 stasiun, yaitu Stasiun Patuguran, Legok, Karangsari, Karanggandul, dan Purwokerto.Wakil Menteri PPN/Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo menuturkan rencana penerbitan sukuk project financing merupakan diversifikasi instrumen utang untuk membiayai pembangunan. Namun, penerbitannya harus dipertimbangkan target penurunan rasio utang terhadap PDB yang pada 2013 ditetapkan 24%."Proyeknya harus bisa dikaitkan dengan sukuknya itu tadi. Semakin banyak semakin bagus, tapi tidak bisa obligasi negara sekian banyak itu langsung diarahkan untuk proyek," ujarnya.(api)
ARTIKEL MENARIK LAINNYA >>>
ARTIKEL KABAR24 >>>