JAKARTA: Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia keberatan dengan usulan pemerintah yang menginginkan gedung mal menggunakan panel surya untuk membangkitkan listrik sehingga bisa mengurangi penggunaan energi yang dipasok oleh PLN.
Ketua Umum DPP APPBI Stefanus Ridwan mengatakan selain harga panel listrik yang dinilai mahal hingga mencapai miliaran rupiah, alat tersebut dinilai hanya bisa mengurangi ketergantungan mal akan listrik dari PLN sekitar 3%.
“[Kami akan] membangkang [jika pemerintah sampai mewajibkan mengunakan panel surya]. Ini merupakan pengorbanan besar sekali. Impact hemat hanya 3%. [Kami] bukan tidak setuju [menggunakan] panel surya. Kalau mal berlebihan duit [silakan saja],” kata Stefanus saat dihubungi melalui telepon genggamnya Senin, 14 Mei 2012.
Setefanus mengatakan usulan menggunakan panel surya, yaitu alat yang terdiri dari sel surya yang mengubah cahaya menjadi listrik, diungkapkan saat APPBI mendapatkan undangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Kamis (10 Mei 2012).
Dari informasi yang diterima APPBI, untuk melengkapi suatu mal dengan panel surya membutuhkan dana yang bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah.
“[Panel surya] mahal setengah mati, [biayanya yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah diperkirakan baru bisa kembali] selama 70 tahun kemudian. Tidak mungkin,” kata Stefanus.
Di samping itu, ujarnya, sejumlah peralatan juga mesti diganti untuk mengikuti cara kerja panel surya, dan terbatasnya ruangan di atap pusat perbelanjaan untuk alokasi peralatan panel surya. Sementaracuaca di Indonesia juga dinilai tidak cocok dengan panel surya, karena seringkali mendung.
Dalam pertemuan APPBI dengan Kementerian ESDM yang dilakukan bulan lalu, ujarnya, pihak mal diimbau untuk melakukan penghematan penggunaan energi listrik, antara lain dengan tidak memberhentikan lift di setiap lantai pusat perbelanjaan.
Namun, tambahnya, kembali pihak mal merasa keberatan untuk menerapkan saran tersebut. APPBI malah mengusulkan untuk mengganti alat pendingin ruangan yang sudah tidak efisien kerjanya, sehingga bisa menekan penggunaan listrik sampai 10%-20%. Sementara biaya yang dikeluarkanbisa kembali dalam waktu sekitar 4 tahun.
“Ada ide penghematan [listrik dengan cara] lift tidak berhenti di setiap lantai,” kata Stefanus.
Seperti diketahui pemerintah menargetkan lima langkah pengendalian bahan bakar minyak bersubsidi yang akan diatur dalam Keputusan Menteri ESDM. Pertama, semua mobil pemerintah pusat, BUMN, BUMD, kepala daerah secara bertahap tidak boleh menggunakan BBM bersubsidi.
Kepmen kedua, dilakukan konversi BBM ke bahan bakar gas. Kepmen ketiga, perusahaan pertambangan dan perusahaan perkebunan tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.
Kepmen keempat, tidak diperkenankan membangun pembangkit listrik yang mengunakan BBM bersubsidi. Melainkan membangun pembangkit yang menggunakan batu bara, gas, geothermal, matahari, tenaga air, biogas.
Kepmen kelima, gedung pemerintah melakukan penghematan penggunaan listrik. (ea)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
