JAKARTA: Pemerintah menargetkan penghematan belanja dinas hingga Rp3,6 triliun atau 15% dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp24 triliun pada 2012.
Wakil Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Eko Prasodjo mengatakan pemerintah akan menghemat belanja perjalanan dinas yang tahun ini pagunya mencapai Rp24 triliun.
"Penghematan utamanya akan dilakukan untuk biaya perjalanan dinas dan konsinering. Pos ini termasuk yang Rp24 triliun," kata Eko ketika dihubungi Bisnis, akhir pekan lalu.
Menurutnya, pemerintah berharap dapat menghemat 10%-15% dari pos belanja kementerian/ lembaga ini. "Karena itu perlu langkah-langkah pengaturan jumlah orang dan frekuensi dalam melakukan perjalanan dan konsinasi."
Penghematan ini di luar pemotongan anggaran K/L yang dilakukan pemerintah dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2012, yakni sebesar Rp18,9 triliun.
Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo menuturkan untuk dapat mencapai target defisit APBN-P sebesar 2,23% terhadap Produk Domestik Bruto, K/L diimbau untuk berhemat. Efisiensi internal, kata Herry, dapat diupayakan dengan mengurangi anggaran perjalanan dinas, dan anggaran tim.
"Saya kira tetap K/L itu juga diminta untuk berhemat. Jangan sampai nanti ada keinginan untuk menambah pagu," ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kemenkeu Kiagus Badarrudin mengatakan uji coba penghematan anggaran tim di instansinya mencakup pembatasan pembayaran tim, dan mengurangi frekuensi konsinering di luar kantor.
"Tim boleh berapa saja, tetapi yang dibayar itu diberikan batas. Kalau Eselon I, Eselon II itu 2, kalau Eselon III ke bawah, 3 tim saja yang dibayar. Dalam hal dirasakan memang lebih dari itu maka itu harus dimintakan persetujuan ke menteri keuangan dan sekjen," tuturnya.
Tim, lanjut Kiagus, harus dibentuk berdasarkan kriteria, urgensi, tidak bersifat rutin, dan pekerjaannya bersifat koordinasi antarunit. Sebelumnya, jumlah tim yang diperbolehkan berjumlah 5 tim.
Terkait penghematan belanja konsinering, tutur Kiagus, jajaran Kemenkeu diminta meminimalisir kegiatan konsinering luar kantor dan melaksanakannya di dalam kantor. Kiagus optimistis implementasi kebijakan ini dapat menghemat pos belanja pegawai, namun dia belum dapat memperkirakan berapa besar anggaran yang dapat dihemat.
"Kepada yang bersangkutan akan diberikan tambahan biaya supaya dia pas pulang malam kan bisa naik taksi, makan. Tapi tidak lagi di hotel, meski saat tertentu masih dapat dilakukan dengan pertimbangan khusus," ujarnya.
Dalam APBN-P 2012, pagu belanja pegawai disepakati sebesar Rp212,24 triliun, sedangkan belanja barang pagunya sebesar Rp186,55 triliun, dan belanja modal Rp168,875,2 triliun. Adapun total belanja K/L mencapai Rp530,1 triliun, dan belanja non-K/L mencapai Rp523,2 triliun. Dengan demikian, total belanja pemerintah pusat tahun ini sebesar Rp1.053,3 triliun.
Moratorium PNS dicabut
Di sisi lain, pemerintah akan membuka moratorium penerimaan Pegawai Negeri Sipil yang diterapkan sejak 2011 lalu. Menurut Eko Prasodjo, tahun ini pemerintah akan melakukan rekrutmen PNS secara terbatas, yakni untuk pendidik, tenaga kesehatan, dan tenaga mendesak lainnya.
"Total untuk nonhonorer kategori I sebanyak 64.000," ujar Wamen PAN & RB.
Sekjen Kemenkeu mengungkapkan pihaknya berencana menambah 2.007 orang PNS baru tahun ini. Sebagian dari ikatan dinas atau tugas belajar, sebagian lagi sarjana.
"Di Kemenkeu lulusan STAN memang hanya segitu, tetapi ada sebagian direkrut dari sarjana untuk kebutuhan yang spesifik. Nanti kita minta lagi, jadi sekitar 2.999 orang. Ini bukan tanggung, tetapi menunjukkan usulan kita itu berdasarkan perhitungan," kata Kiagus. (04/Bsi)
+ JANGAN LEWATKAN:
>>> 10 ARTIKEL PILIHAN REDAKSI HARI INI
