JAKARTA: Pemerintah mengakui ruang fiskal untuk belanja produktif makin sempit seiring belum direalisasikannya reformasi subsidi BBM. Akibatnya pagu indikatif RKP 2013 hanya meningkat Rp30,7 triliun dibandingkan tahun ini.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana mengatakan pada 2013 ada sejumlah perioritas dan inisiatif yang harus dijalankan. Berdasarkan pembahasan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2013, kata Armida, terjadi peningkatan pagu indikatif sebesar Rp30,7 triliun.
"Jadi memang ruang fiskalnya sempit, hanya Rp30,7 triliun dibandingkan RKP 2012, sehingga bagaimana bisa dialokasikan untuk prioritas," ujarnya usai rapat koordinasi terkari RKP 2013 hari ini Rabu 09 Mei 2012.
Armida memaparkan dari tambahan pagu indikatif Rp30,7 triliun, 20% di antaranya dialokasikan untuk tambahan anggaran pendidikan, utamanya untuk inisiasi program pendidikan menengah universal. Pemerintah juga menambah anggaran untuk program ketahanan pangan sebesar Rp1,5 triliun.
Selain itu, tambahan anggaran juga diarahkan untuk memperkuat program keluarga harapan (PKH) Rp1 triliun. Pasalnya, pada 2014 pemerintah menargetkan peningkatan rumah tangga sasaran PKH menjadi 3 juta RTSM (rumah tangga sangat miskin). Dengan target itu, RTS PKH pada 2013 harus ditingkatkan menjadi 2,4 juta.
Penguatan PKH ini, kata Armida, diharapkan dapat mendorong pencapaian target kemiskinan 8%-10% pada 2014. Padahal, saat ini tingkat kemiskinan masih bertengger sekitar 12%.
"Tahun ini harus 11,5% paling tinggi, itu yang masih berat. Selain itu, tentu yang fokus utama itu infrastruktur, untuk MP3EI dan infrastruktur dasar," katanya.
Menurut Armida, pada 2013, pemerintah juga berencana meningkatkan belanja modal sebesar Rp32 triliun dari pagu APBN-P 2012 yang mencapai Rp168,87 triliun.
"Belanja modal tambah sekitar Rp32 triliun, ini baru pagu indikatif ya, nanti definitifnya bisa lebih besar. Sebagian besar untuk infrastruktur, konektivitas dan ketahanan pangan termasuk irigasi yang diutamakan," tutur Armida.
Terkait sempitnya ruang fiskal, kata Armida, pemerintah harus mengupayakan penambahan penerimaan dan reformasi subsidi. Menurutnya, efisiensi di kementerian/lembaga yang sudah mencapai 20%-50% dari belanja nonprioritas juga harus terus diupayakan.
"Kenyataannya, apalagi dengan sekarang BBM tidak bisa naik, listrik tidak bisa naik, harga minyak meskipun turun, tetap tinggi. Ini bagaimana pun ruang fiskal kita terbatas, harus ada upaya lain, menambah penerimaan, mengurangi subsidi, terutama energi yang sangat besar menyedot anggaran," ujarnya.
Namun, Armida enggan memaparkan apakah pemerintah merencanakan kenaikan harga BBM bersubsidi pada 2013 sebagai bentuk reformasi subsidi energi atau tidak. (sut)
BACA JUGA
>>Buyback Antam longsor Rp11.000/gram
>>Bakrie Upsize Ownership In Bumi Resources
