PROYEK INFRASTRUKTUR: Pemerintah harapkan dana dari AIF

JAKARTA: Sejumlah proyek infrastruktur jalan dan energi disiapkan pemerintah dan akan diajukan untuk mendapat pendanaan dari dana infrastruktur Asean (Asean Infrastructure Fund).Plt. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan ada beberapa proyek infrastruktur pemerintah yang rencananya akan didanai melalui AIF pada tahun ini dan 2013."Beberapa proyek yagn ada di pipeline, misalnya transmisi listrik Jawa –Bali, perbaikan jalan di daerah, perbaikan atau tambahan jaringan jalan di daerah, dan proyek geothermal. Tapi yang masuk dalam list itu masih berubah-ubah kok," ujarnya, hari ini (08/05).Menurut Bambang, AIF didirikan untuk membantu negara-negara Asean membangun infrastruktur. Proyek-proyek yang dapat didanai oleh AIF utamanya adalah proyek pemerintah, karena pinjaman dari AIF bersifat utang negara."Tidak, justru ini bukan buat PPP (public private partnership). Ini untuk proyek-proyek infrastruktur pemerintah, karena ini sifatnya kan state loan," katanya.Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menambahkan pemerintah berhrap dapat memanfaatkan AIF dengan optimal. Pasalnya, porsi kontribusi Indonesia terhadap modal awal AIF mencapai US$120 juta yang tahap awalnya dibayarkan tahun ini sebesar US$40 juta.Terkait mekanisme persetujuan pendanaan dari AIF, kata Agus, harus didasarkan pada pertimbangan dewan direksi AIF. "Board of Director AIF itu semacam komisaris, tapi yang menjalankan ADB (Bank Pembangunan Asia). Semua persiapan dan lainnya dilakukan oleh ADB, tapi diusulkan ke dewan direksi, nanti dewan direksi yang memutuskan," tuturnya.Modal awal AIF senilai US$485 juta diharapkan dapat dikucurkan mulai Mei atau Juni tahun ini. Modal awal ini a.l. berasal dari Bank Pembangunan Asia (ADB) akan menyumbang sebesar US$150 juta, Malaysia US$150 juta, dan Indonesia US$120 juta.Dana infrastruktur Asean ini akan membiayai sekitar 6 proyek per tahun, dengan plafon pinjaman US$75 juta per proyek. Adapun proyek-proyek tersebut harus dapat mendorong penurunan angka kemiskinan, serta meningkatkan perdagangan dan investasi. (faa)