JAKARTA: Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum meminta kontraktor lokal untuk lebih berfokus pada pelaksanaan konstruksi dalam negeri. Namun bukan berarti melarang para kontraktor merambah ke luar negeri.
“Pentingnya memfokuskan pada proyek lokal meski tidak melarang ke luar tapi harus tetap hati-hati di dalam,” ujar Kepala BP Konstruksi PU Bambang Goeritno hari ini.
Pasalnya, banyak proyek yang ditawarkan baik oleh pemerintah, swasta, dan BUMN di dalam negeri sementara penetrasi kontraktor asing yang masuk ke Indonesia pun cukup besar. Oleh karena itu, para kontraktor lokal harus lebih meningkatkan kualitas untuk dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
“Pendaftaran kontraktor asing yang masuk ke Indonesia cukup banyak, terutama dari Asia Timur. Jadi jangan sampai kalah bersaing,” ucapnya.
Proyek yang menurutnya banyak dikuasai asing terutama di sektor Minyak dan Gas yang mencapai 65%. Oleh karena itu pula dia berharap kontraktor dalam negeri dapat berkolaborasi membentuk join operation untuk menangani proyek tersebut sehingga terbiasa menggarap proyek berteknologi tinggi.
“Kontraktor dalam negeri perlu berkolaborasi dengan asing agar terbiasa menggarap proyek di sektor EPC,” ujarnya, hari ini.
Hal-hal tersebut yang menurutnya menjadi tantangan bagi kontraktor lokal untuk lebih meningkatkan kualitas, kuantitsa, dan daya saing agar tidak terhimpit oleh banyaknya kontraktor asing yang masuk ke Indonesia.
Mengingat pula jumlah tenaga konstruksi di Indonesia yang menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur terbilang masih minim dibandingkan jumlah pekerjaan konstruksi yang ditawarkan.
Setidaknya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi rata-rata 7% per tahun diperlukan investasi infrastruktur sebesar Rp1.923,7 triliun selama 5 tahun. Sementara tenaga kerja konstruksi di Indonesia hanya sekitar 5,7 juta orang.
10% diantaranya merupakan tenaga ahli, 30% atau 1,7 juta merupakan tenaga terampil (skilled labour) sementara 60% sisanya atau 3,42 juta merupakan tenaga kurang terampil (unskilled labour).
Ketua Asosiasi kontraktor Indonesia (AKI) Sudarto mengeluhkan minimnya dukungan pemerintah kepada kontraktor nasional untuk menggarap proyek-proyek di bidang minyak dan gas sehingga pasar konstruksi bidang ini masih tetap dikuasi asing.
Menurutnya, meski telah ada aturan terkait keikutsertaan kontraktor lokal untuk mengerjakan minimal 30% dari nilai kontrak proyek infrastruktur Migas.
Nyatanya, sambung Sudarto, Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi sebagai pembuat kebijakan belum menjalankan aturan tersebut dengan baik dan masih terlalu memprioritaskan kontraktor asing asing dengan alasan lebih berpengalaman.
Aturan tersebut tercantun di dalam Pedoman Tata Kerja (PTK) No 007 Revisi II/2011 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa yang mencantumkan kewajiban kontraktor kontrak kerja sama untuk mengutamakan keikutsertaan perusahaan dalam negeri.
“Bagaimana kami bisa berpengalaman kalau kesempatan saja tidak diberikan. Aturan 30% untuk kontraktor lokal tidak benar-benar dijalankan,” ucapnya.(sut)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
