Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

 

JAKARTA: Dewan Perwakilan Rakyat mengindikasikan persetujuannya atas opsi penyesuaian harga bahan bakar minyak bersubsidi untuk mengendalikan anggaran subsidi energi dalam APBN.
 
Ketua DPR RI Marzuki Alie menuturkan perlu ada penyesuaian harga dalam rangka mengurangi subsidi. Namun, hal ini harus diakomodir melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2012.
 
"APBN kita itu dikunci agar tidak boleh naik (harga BBM), padahal subsidi akan meningkat dengan kenaikan harga minyak dunia saat ini. Ini tergantung presiden saja, apakah mau mengeluarkan Perpu (Peraturan Pemerintah) dalam rangka menaikkan harga atau mengubah UU APBN. Kedua, perlu ada penyesuaian harga dalam rangka mengurangi subsidi," ujarnya hari ini.
 
Menurut Marzuki, APBNP yang dipercepat dimungkinkan apabila ada keputusan dari Presiden dan kesepakatan antara pemerintah dan DPR. Di sisi lain, Marzuki juga menilai konversi BBM ke BBG harus segera dilakukan mulai saat ini. 
 
"Ini pendapat saya, harus ada kesepakatan anatar DPR dan pemerintah, harus ada konversi, harus ada pembatasan juga. Harus ada energi murah yang memang diperuntukan untuk mereka yang membutuhkan, dan ada energi mahal untuk mereka yang punya kapasitas lebih," tuturnya.
 
Marzuki mengakui pembatasan konsumsi BBM bersubsidi akan sulit untuk dilaksakan, karena DPR melihat ada potensi diskriminasi dalam implementasinya. Selain itu, memantau kesiapan SPBU Pertamax yang belum banyak tersedia dinilai akan menghambat implementasi kebijakan ini.
 
"Kalau dipaksakan bisa-bisa berhenti di tengah jalan. Dari infratsruktur juga tidak memungkinkan kalau pembatasan harus dilakukan. Makanya harus ada kompromi," kata politisi Partai Demokrat ini.
 
Pengembangan bahan bakar gas, tambah Marzuki, juga perlu didorong misalnya dengan merangkul perusahaan negara pengelola gas negara Perusahaan Gas Negara, Pertamina, dan BP Migas untuk bekerja sama membangun stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG).
 
"Kalau itu dilaksanakan, mulai sekarang paling tidak dalam waktu setahun, daerah-daerah yang memang banyak mengkonsumsi minyak ini akan ada penghematan," ungkapnya. (sut)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel


Penulis : Diena Lestari
Editor : Sutarno

Topik

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper