JAKARTA: Pemerintah akan menerapkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Monitoring dan Evaluasi Elektronik (E-Monev) untuk memantau perkembangan program/kegiatan pemerintah dan realisasi penyerapan anggaran di Kementerian/Lembaga.
Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati mengungkapkan kementerian keuangan telah menyiapkan basis data elektronik yang bisa diakses kementerian/lembaga untuk melaporkan perkembangan penyerapan anggarannya. SPAN diharapkan memudahkan pemantauan realisasi penyerapan anggaran karena merangkum realisasi aliran dana yang dikelola K/L.
Dalam pusat informasi yang disiapkan Kementerian Keuangan bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas ini, lanjut Anny, eksekusi penyerapan anggaran dan progress kegiatan di masing-masing K/L dapat disinkronisasi sehingga penggunaan uang negara dan output yang dihasilkan dapat terpantau dengan lebih efektif dan efisien.
"[Dengan berjalannya SPAN] K/L tidak mungkin bilang tidak tahu tingkat penyerapan anggarannya," ujar Anny usai menghadiri Jakarta Food Security Summit 2012 hari ini.
Menurut Anny, basis data dan teknologi informasi untuk menunjang sistem ini pun sudah siap. Namun, implementasinya masih menunggu umpan balik K/L terkait password yang akan dijadikan akses SPAN.
"Suratnya sudah kita kirim minggu lalu ke K/L, kalau besok mereka kasih password, mereka sudah bisa buka. Data base-nya sudah siap. (SPAN mempermudah) Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Anggaran dalam wrap-up seluruh realisasi," tuturnya.
Namun, sistem ini baru berlaku untuk realisasi penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum mencakup realisasi APBD. Menurut Anny, penyerapan APBD seharusnya lebih terukur karena tahapan-tahapan pencairan dana dari pusat ke daerah didasarkan pada performance penyerapan transfer daerah pada tahap sebelumnya. Penyerapan APBD di daerah pun disinyalir hampir mencapai 100% tiap tahunnya.
"APBD sebetulnya disbursement-nya lebih jelas, karena dia ada tahapan-tahapannya. DAK berapa persen tahap I, tahap II berapa, itu kan berdasarkan laporan penyerapan jadi performance base," ujarnya.
Anny menegaskan, saat ini pemerintah juga tengah merapikan sistem evaluasi dan monitoring penyerapan anggaran. Penetapan pejabat perbendaharaan, pelaporan kerangka acuan kegiatan (TOR) dan rincian anggaran biaya (RAB), pelaporan rencana pencairan anggaran (disbursement plan) dan rencana lelang (procurement plan) yang lebih awal dan berkala diharapkan dapat memaksimalkan penyerapan anggaran sejak kuartal I tahun anggaran.
"Sebagian besar K/L sudah sampaikan (revisi RAB dan TOR) ke Kemenkeu, ada yang masih tertinggal sedikit. Pengurangan blokir anggaran saya rasa sudah cukup signifikan," paparnya.
Pemerintah berharap dengan diterapkannya SPAN, penyerapan anggaran kuartal I dapat mencapai lebih dari 20% dengan pengecualian untuk belanja modal karena proses pembayaran tergantung pada realisasi proyek.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Sistem dan Pelaporan Evaluasi Kinerja Pembangunan Kementerian PPN/ Bappenas Arif Haryana mengungkapkan sistem E-Monev yang tengah dikembangkan Bappenas diharapkan dapat mempercepat pelaporan dan pengendalian program dan kegiatan pembangunan di tingkat K/L dan pemerintah daerah.
"Selama ini, banyak pelaporan yang telambat, ini perlu mempercepat supaya kita bisa ambil tindakan kalau ada perkembangan yang tidak sesuai. E-Monev ini akan memonitoring pelaksanaan program apakah on-track atau off-track," jelasnya kepada Bisnis, hari ini.
Arif menambahkan, nantinya sistem E-Monev dan SPAN akan terintegrasi agar semua data dapat ditangkap, transparan, dan tersinkronisasi dengan optimal. Menurut Arif, dalam E-Monev semua program-program sudah dientry, K/L dan pemerintah daerah tinggal menlaporkan progress yang dicapai.
"Kami targetkan E-Monev bisa mulai diterapkan pada tahun ini, mungkin akhir tahun, tapi lebih cepat lebih baik," ujarnya. (sut)
