IKLIM INVESTASI: Aviliani kritisi transparansi birokrasi

JAKARTA: Pemerintah membuka diri untuk masuknya investasi asing ke Indonesia. Untuk itu pemerintah terus mengupayakan perbaikan iklim investasi, termasuk kepastian hukum dan transparansi birokrasi.Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Aviliani menilai Indonesia menjadi negara yang sangat potensial untuk menjadi bidikan investor-investor yang ingin melakukan ekspansi bisnis. Kebutuhan pembangunan di berbagai sektor dan daya beli masyarakat yang tinggi menjadi daya tarik utama Indonesia."Indonesia saat ini menjadi pasar terbesar ke-4 di dunia. Apalagi China dan India lagi punya problem tidak bisa lagi ekspansi, ibaratnya tidak ada lagi yang bisa diinvestasi. Sedangkan kita, untuk infrastruktur kita butuh Rp1.400 triliun, pengembangan sektor ekonomi utama Rp4.000 triliun, jadi investasi yang dibutuhkan masih tinggi sekali," paparnya.Selain itu, lanjut Aviliani, Indonesia memiliki pasar dengan jumlah penduduk 240 juta orang yang mayoritasnya adalah konsumen usia produktif. Ditambah lagi 50 juta kelas menengah yang punya daya beli tinggi."Semua investor akan mendekati pasar yang masih memungkinkan ekspansi. Tinggal kebijakan pemerintah untuk mempercepat deliver dana, tidak hanya komitmen yang tidak jelas implementasinya," tegas Aviliani.Sekertaris Komite Ekonomi Nasional ini juga menyoroti birokrasi pemerintah yang cenderung mempersulit regulasi dan memeras investor. Menurutnya, skema ekspansi bisnis dengan melibatkan sejumlah stakeholder di sektor lain, seperti yang diimplementasikan dalam MP3Ei, cukup efektif untuk meminimalisir masalah regulasi dan birokrasi.Aviliani juga menyoroti masalah transparansi legalisasi pertanahan dan leadership pemerintah daerah sebagai kunci memuluskan investasi yang menguntungkan negara, masyarakat, dan investor."Masalah kepemilikan tanah negara paling banyak problem, ini harus ada jaminan. Pengalihan harus transparan, supaya ada penyelesaian yang baik. Gubernur harus berani jamin investor yang masuk ke daerahnya," tuturnya.Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Lukita Dinarsyah Tuwo mengungkapkan pemerintah berkomitmen untuk memberikan kepastian hukum, perbaikan regulasi, dan pembangunan infrastruktur sebagai pelengkap stabilitas makro ekonomi sebagai penopang investasi di Tanah Air."Kita sudah investment grade, itu kan merupakan suatu kumulasi dari semua indikator, termasuk kepastian hukum bukan hanya makro ekonomi. Kepastian penegakan hukum kita terus membaik, memang masih ada 1-2 kasus itu perlu diperbaiki," ujar Lukita, hari ini.Menurutnya, meskipun peringkat doing business Indonesia berada di bawah beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, namun Indonesia memiliki sumber daya alam dan pasar yang besar yang menjadi daya tarik investasi.Sementara itu, terkait masalah upah pekerja Indonesia yang semakin kompetitif dibandingkan beberapa negara di Asean, seperti Thailand dan Vietnam, dinilai Lukita positif sepanjang diikuti peningkatan produktivitas dan peningkatan daya saing dan keterampilan.Peluang investasi swasta di Indonesia, lanjut Lukita, terus dibuka seluas-luasnya termasuk kepada investasor asing yang tertarik, termasuk di sektor infrastruktur yang terangkum dalam MP3Ei."Yang namanya investor pasti mencari peluang yang paling potensial untuk mencari keuntungan. Tapi ketertarikan negara-negara besar tentu jadi barometer," ujarnya menanggapi rencana US-Asean Business Council yang ingin melakukan ekspansi bisnis di Indonesia.Seperti yang diberitakan Bisnis, US-Asean Business Council berniat menggencarkan ekspansi bisnisnya di Indonesia. Hal ini terkait dengan pandangan positif atas peringkat investasi Indonesia yang menambah kepercayaan pengusaha-pengusaha asal Amerika Serikat untuk meningkatkan investasinya di Indonesia.  Forum ini beranggotakan lebih dari 100 perusahaan yang berminat berinvestasi di Indonesia dan wilayah Asean. (faa)