JAKARTA: Berkaca pada penerapan subsidi harga terhadap komoditas bahan bakar minyak yang semakin membebani APBN, pemerintah mempertimbangkan untuk mengubah pola subsidi dari subsidi harga menjadi subsidi orang.Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Armida Alisjahbana mengungkapkan yang ideal adalah targeted subsidy, di mana subsidi diterima oleh orang atau rumah tangga yang membutuhkan."Kalau subsidi harga, semua yang membeli komoditi itu membayar dengan harga yang sama, flat. Kecuali kalau bisa dilakukan diskriminasi harga, tapi ini susah dalam implementasinya," ujar Armida, pekan lalu.Untuk itu, pemerintah akan memperluas cakupan target Program Keluarga Harapan (PKH) yang tahun ini diperkirakan mencapai 1,5 juta rumah tangga miskin pada 2012 dan pada 2014 penerima PHK ditargetkan mencapai 3 juta rumah tangga. Program PKH bertujuan memperbaiki kualitas sumber daya manusia dan membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin yang berfokus pada perbaikan kondisi kesehatan dan pendidikan.Sasaran PKH juga dipertajam dengan mengacu pada basis data Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) yang telah dirampungkan Badan Pusat Statistik. Data PPLS ini merupakan basis data terpadu atau unifikasi data targeting yang mencakup data 40% kelompok masyarakat bawah, yakni sekitar 25,2 juta rumah tangga atau 96, 7 juta jiwa."Kalau yang sudah in place itu, seperti jamkesmas, raskin, bea siswa," katanya.Plt. Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Rofyanto Kurniawan mengungkapkan semakin diperluasnya cakupan PKH merupakan upaya pemerintah dalam memitigasi dampak krisis terhadap masyarakat yang rentan terkena dampak negatif krisis. Pemerintah juga tengah menggodok insentif fiskal dan paket stimulus yang tepat untuk memperkuat APBN untuk menghadapi krisis."Kalau krisis semakin memburuk, pemerintah menyiapkan tambahan paket stimulus khususnya untuk masyarakat yang rentan terkena dampak krisis, masyarakat menengah ke bawah dari sisi daya beli dan petani, seperti pupuk, bibit, dan sebagainya," papar Rofyanto.Menurutnya, penghematan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2012 juga dapat dialihkan untuk program-program pro-rakyat, baik dalam bentuk belanja bantuan sosial maupun subsidi non-energi. Namun Rofyanto belum dapat merinci besaran penghematan subsidi energi yang dapat direalokasikan untuk subsidi non-energi apabila penghematan melalui pembatasan konsumsi subsidi BBM pada 1 April mendatang dilaksanakan.Sementara itu, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengungkapkan subsidi energi yang semakin membengkak harus diperbaiki karena sudah makin tidak tepat sasaran. Kalla menilai subsidi energi pada era 2004-2009 masih diperlukan karena sebagian besar berupa minyak tanah untuk masyarakat miskin. Sedangkan saat ini, subsidi lebih banyak dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas yang menggunakan kendaraan pribadi."Subsidi BBM kita itu Rp500 miliar per hari. Ini saya kurang sepakat, karena tidak ada lagi faktor orang miskin di sini," tegasnya. (04/Bsi)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
