KALLA: Soal harga BBM, terlalu lama majelis taklim'-nya

JAKARTA: Kegamangan pemerintah terkait kebijakan untuk mengurangi subsidi energi dinilai sebagai ketidaktegasan pemerintah dalam mengambil keputusan strategis."Satu malam saja (mengambil keputusan untuk menaikkan harga BBM), tidak perlu mengkaji sampai dua tahun. Terlalu lama itu 'majelis taklim'-nya," ujar Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam acara "Economic and Capital Market Outlook 2012", hari ini (02/02).Dalam era kepemimpinannya bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, terjadi kenaikan harga bahan bakar minyak hingga tiga kali, yakni Maret 2005, Oktober 2005, dan Desember 2008. Namun, JK menilai hal tersebut sebagai keputusan yang harus diambil untuk mengefisienkan anggaran dan terbukti tidak menimbulkan kerusuhan di masyarakat.JK menegaskan setiap kebijakan pasti membawa dampak. Namun, sejauh mana pemerintah bersikap tegas untuk menentukan prioritas kebijakan nasional menjadi hal terpenting."Dinaikan ada dampaknya, tidak menaikkan juga suatu keputusan. Tapi (kalau membiarkan subsidi BBM terus membengkak) Anda kehilangan kesempatan membangun jalan, rumah sakit, jembatan, pendidikan," tegasnya.Karena setiap hari pemerintah terlambat mengambil keputusan, lanjut JK, ada Rp500 miliar yang harus digelontorkan untuk subsidi BBM yang tidak tepat sasaran.Sementara itu, terkait rencana pemerintah untuk melakukan pembatasan konsumsi BBM bagi kendaraan roda empat pada 1 April mendatang ditanggapi JK dengan pesimistis. Menurutnya, aspek pengawasan dan moral hazart dapat terjadi dalam implementasi kebijakan yang belum diiringi kesiapan yang memadai ini.Kenaikan harga BBM justru dipandang JK sebagai solusi jangka pendek yang bisa diterapkan. Besaran kenaikan sekitar Rp1.500-2500 per liter dinilai sesuai dengan daya beli masyarakat Indonesia."Timor Timur saja Rp10.000 per liter mampu kok. Kalau tidak mampu (beli premium Rp6.000 per liter) kurangi perjalanan, lebih hemat," katanya.Saat ini, harga BBM bersubsidi jenis premium dipatok Rp4.500 per liter. Dengan harga jual itu, pemerintah menanggung subsidi BBM sebesar Rp3.700 dari setiap liter premium yang dikonsumsi masyarakat, karena harga keekonomian premium berada di kisaran Rp8.100-8.200 per liter.Akibatnya subsidi energi membengkak menjadi Rp255,6 triliun, terdiri dari subsidi BBM Rp165,2 triliun, dan subsidi listrik Rp90,5 triliun pada 2011.JK juga menilai rencana kebijakan konversi BBM ke bahan bakar gas (BBG) yang akan diterapkan pada tahun ini sebagai rencana yang tidak realistis.Pasalnya, belum ada kesiapan dan perencanaan yang sistematis terkait infrastruktur, pengadaan converter kit, suplai BBG, serta stasiun pengisian bahan bakar gas dan infrastruktur pendukung lainnya."Kalau tahun ini dilaksanakan tidak realistis. Apanya yang mau dikonversi, converter-nya tidak ada, gasnya tidak ada, SPBG-nya tidak ada. Yang bisa menjamin bisa konversi apa? Omongan, pidato?" tuturnya.Pada kesempatan yang sama, Direktur Centre for Petroleum & Energy Studies Kurtubi juga menilai kebijakan konversi energi sebagai solusi jangka menengah dan jangka panjang, karena membutuhkan kesiapan infrastruktur dan suplai gas berkelanjutan."Saya perkirakan butuh waktu dua tahun untuk membangun infrastruktur BBG di seluruh Indonesia. Berbarengan dengan itu manajemen gas kita harus dibenahi. Converter, kita harus dibangun sendiri agar jelas standarisasinya," tutur Kurtubi. (04/Bsi)