JAKARTA: Reformasi birokrasi di tingkat daerah mendorong perbaikan iklim investasi dan berpotensi menumbuhkan perusahaan domestik berkat kemudahan dan kepastian proses perijinan.
Sandra Pranoto, Operation Officer Investment Climate International Finance Cooperation (IFC) Indonesia, menuturkan reformasi birokrasi merupakan proses menuju efisiensi perijinan dan pelayanan publik, serta mendorong prosedur dan regulasi yang baik untuk menarik pendirian perusahaan baru dan menciptakan lapangan pekerjaan.
"Birokrasi yang singkat, efisien misalnya melalui pelayanan satu pintu, tarif pelayanan yang jelas, dan sistem elektronik mendorong kemudahan pendirian usaha," ujarnya dalam briefing terkait laporan Doing Business Subnational 2012, hari ini.
IFC mengkaji regulasi yang relevan dengan siklus usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Tiga indikator yang dikaji oleh lembaga di bawah Bank Dunia ini mencakup proses mendirikan suatu usaha, perijinan mendirikan bangunan, dan pendaftaran properti, termasuk biaya, prosedur dan waktu yang dibutuhkan.
Berdasarkan laporan Doing Business Subnational 2010, dari 14 kota yang diteliti, Yogyakarta menjadi kota yang paling baik dalam urusan memulai bisnis. Sementara Balikpapan menjadi kota yang paling mudah perijinan mendirikan bangunan dan Bandung merupakan kota terbaik dalam pendaftaran properti.
Peneliti sekaligus Manajer Hubungan Eksternal Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Robert Endi Jaweng menuturkan reformasi birokrasi di daerah menunjukkan tren yang semakin membaik terutama bagi usaha mikro, namun tidak merata di semua daerah. Bentuk reformasi birokrasi yang banyak diadopsi, a.l. pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
"Di 497 daerah kabupaten/kota tidak semuanya menunjukkan perbaikan. Dari 100 daerah yang menerapkan PTSP, hanya 50 yang benar-benar mengikuti standar nasional," ujarnya.
Menurutnya, kepemimpinan daerah menjadi faktor penting untuk melaksanakan reformasi birokrasi, termasuk untuk sinkronisasi pelaksanaan peraturan pemerintah pusat di daerah.
Selain kepemimpinan daerah, lanjut Robert, sisi fiskal juga menjadi hal penting untuk mendukung reformasi birokrasi. Daerah yang pendapatan asli daerah (PAD)-nya kecil, cenderung memperumit birokrasi dan memungut biaya retribusi untuk berbagai pelayanan perijinan.
"Sebagian besar daerah 91% APBD-nya itu dari dana perimbangan, PAD hanya 8-9%. Artinya belum ada kemandirian fiskal, sekarang ini masih ketergantungan dana transfer pusat," paparnya.
Padahal, tambah Robert, pemerintah daerah dapat mengandalkan investasi sebagai sumber pendapatan domestik regional bruto (PDRB), selain pungutan fiskal seperti pajak dan retribusi. Syaratnya, dibutuhkan iklim usaha yang baik dan kepastian mengurus perijinan, seperti SIUPP dan TDP (tanda daftar perusahaan).
"Makasar itu sudah mulai bagus, hanya ada 4 Perda soal pajak dan retribusi usaha. Ini bentuk merasionalisasi pajak untuk mengundang investasi," tuturnya.
Sandra menambahkan, besok bersama dengan Badan Koordinator Penamanan Modal dan IFC akan membeberkan hasil kajian mengenai Doing Business Subnational 2012 yang memperbandingkan kebijakan usaha di 20 kota di Indonesia. Hasil kajian IFC diharapkan dapat memicu daerah untuk melakukan debottlenecking demi mendukung kemudahan usaha. (sut)
"Hasilnya di Meksiko itu, dengan memperbaiki regulasi dan birokrasi dapa meningkatkan jumlah perusahaan baru sebesar 5% dan lapangan pekerjaan bertambah 2,2%," paparnya. (sut)
