JAKARTA: Opsi pembatasan konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan roda empat berpelat hitam dinilai tidak akan efektif. Diferensiasi harga untuk barang yang memiliki fungsi yang sama hanya dapat efektif apabila pasarnya terpisah.Enny Sri Hartati, Direktur Eksekutif Institute Development of Economic and Finance (Indef) menuturkan sekalipun infrastruktur disiapkan dengan efektif, tapi mekanisme pasar tidak bisa memisahkan antara konsumen BBM bersubdisi dan tidak. Diferensiasi harga yang ditetapkan menurut jenis dan plat kendaraan bermotor juga dinilai tidak akan efektif."Syarat wajibnya, pasarnya harus terpisah. Mekanisme pasar tidak bisa memisahkan antara mana yang konsumen pertamax dan mana yang premium, apalagi distorsi harganya cukup besar," ujarnya ketika dihubungi Bisnis, hari ini.Sisi pengawasan, lanjut Enny, akan menjadi pekerjaan besar yang harus dihadapi pemerintah jika kebijakan pembatasan konsumsi BBM di Jawa-Bali diterapkan 1 April mendatang. Apalagi, pemerintah belum menyiapkan sanksi yang tegas atas ketidapatuhan terkait rancangan peraturan ini."Siapa yang bisa menjamin peraturan itu akan berjalan, apa dijaga polisi supaya premium hanya dijual untuk plat kuning dan motor," ujarnya.Dari kacamata konsumen, lanjut Enny, yang akan dirasakan dari kebijakan pengendalian subsisi energi, apakah itu menaikkan atau membatasi sebenarnya sama saja, yakni kenaikkan harga. Hanya saja, dampak kenaikkan harga secara pasti akan membuat subsidi jadi berkurang. Sebaliknya, tidak ada yang menjamin dilaksanakannya pembatasan konsumsi BBM bersubsidi dapat menurunkan permintaan premium secara drastis."Karena BBM bersubsidi terlalu murah, terjadilah distorsi konsumsi, semua orang pakai barang bersubsidi. Sebenarnya kalau harganya disesuaikan perilaku konsumsi akan menyesuaikan dengan daya belinya," tutur Enny.Inilah yang disebut Enny sebagai celah negatif dari kebijakan subsidi harga, yakni terjadinya distorsi pasar di mana subsidi BBM tidak tepat sasaran. Berdasarkan simulasi ilmiah yang dilaksanakan Enny, subsidi BBM dinilai hanya berdampak sangat kecil terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran."Mengurangi subsidi itu bukan tidak pro-rakyat, tapi bagaimana membuatnya tepat sasaran dan efektif untuk memberdayakan masyarakat miskin," ujarnya.(api)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
