KONFLIK KETENAGAKERJAAN: Apindo Khawatir Pengaruhi Iklim Usaha

JAKARTA: Konflik ketenagakerjaan yang berujung pada aksi unjuk rasa dan kenaikan upah pekerja berpotensi memicu ketidakstabilan iklim usaha di Tanah Air. Bila tidak dibenahi, potensi arus investasi 2012 dapat berkurang akibat hengkangnya calon investor.Hariyadi Sukamdani, Ketua Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengungkapkan kenaikan upah buruh dan aksi unjuk rasa dapat berpengaruh terhadap investasi yang akan mengalir di Indonesia. Pasalnya, Hariyadi menangkap indikasi kekhawatiran dari sejumlah pengusaha lokal dan asing atas ketidakstabilan iklim usaha yang dipicu aksi unjuk rasa beberapa waktu lalu."Perusahaan asing mengikuti, ke depan seperti apa. Banyak yang melihat lagi, bagaimana kelanjutan investasi mereka, karena ini sinyal yang tidak bagus. Mereka khawatir, kalau semua demo bisa diakomodir lalu kepastian hukumnya seperti apa," ujarnya Minggu 29 Januari 2012.Masalah ketenagakerjaan berupa aksi demonstrasi, lanjut Hariyadi, berdampak langsung pada pemberhentian aktivitas produksi. Kenaikkan upah pekerja secara otomatis juga akan meningkatkan ongkos produksi. Misalnya, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Apresindo) yang mengklaim biaya upah pekerjanya naik signifikan dari 7% menjadi 26% akibat kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) ini. Masalah ini dinilai berbeda dengan masalah perpajakan atau kepabeanan yang bersifat administratif.Menurut Hariyadi, ada banyak investor yang kini berpikir ulang tentang kelanjutan investasi dan industri yang dibangunnya di Indonesia. Menurutnya, Indonesia harus waspada karena di kawasan Asia Tenggara, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Kamboja sangat agresif dalam menarik masuknya investasi asing langsung."Ada banyak (yang berpikir ulang). Jumlah perusahaannya itu saya kurang tahu, tapi perwakilan-perwakilan mereka sudah menyampaikan, terutama yang padat karya, seperti sepatu, tekstil, dan garmen," tuturnya.Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa menuturkan di tengah kondisi ekonomi global yang dibayang-bayangi risiko krisis, Indonesia harus meningkatkan daya saing. Problem ketenagakerjaan, himbau Hatta, harus diselesaikan dengan mengedepankan semangat dialogis untuk menjaga suasana kondusif dalam hubungan industrial, menjaga iklim investasi dan daya saing industri Indonesia."Sesuatu itu harus didialogkan, dibicarakan. Pekerja kita harus sejahtera, perusahaan juga harus untung, negaranya juga harus mendapatkan pajak. Semuanya harus serasi seimbang," ujarnya.Azhar Lubis, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), optimistis dengan kesepakatan antara pengusaha dan serikat pekerja yang telah dicapai melalui mediasi pemerintah pada Jumat lalu. Azhar juga menganggap tuntutan kenaikan upah dari para pekerja sebagai suatu hal yang wajar mengingat kenaikan biaya hidup dan kenaikn harga-harga kebutuhan."Baik para pekerja dan dunia usaha sama-sama menginginkan situasi yang kondusif untuk tetap dapat melakukan investasi. Tidak ada yang menginginkan berhentinya kegiatan investasi/usaha," ungkapnya.Menurut Azhar, kesepakatan tersebut diharapkan dapat menjaga realisasi berbagai kegiatan investasi yang direncanakan oleh dunia usaha, sehingga dapat menyerap tenaga kerja baru, menambah produksi barang dan jasa, serta membantu tumbuh dan berkembangnya perekonomian daerah dan nasional."Kita akan lihat nanti data realisasi kuartal I/2012 dalam  pencapaian target realisasi investasi 2012, yakni sekitar Rp290 triliun," tutur Azhar.(bas)