SURABAYA: Bank Indonesia mendorong proses sertifikasi tanah secara nasional agar layak dijadikan agunan kredit dalam rangka pengembangan usaha mikro dan kecil.Darmin Nasution, Gubernur Bank Indonesia (BI), mengatakan bank sentral akan segera bertemu dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membicarakan proses percepatan sertifikasi tanah masyarakat kecil secara nasional.“Bagian terbesar masyarakat Indonesia adalah orang miskin yang mungkin asetnya hanya tanah. Tanpa ada sertifikat mungkin tidak terlalu berguna. Berbeda kalau ada sertifikat karena bisa dijadikan agunan kredit sehingga dapat tambahan modal untuk memperbaiki usaha,” ujarnya akhir pekan lalu.Selama ini masih banyak pengusaha mikro dan kecil yang tidak bisa mengakses kredit perbankan (bankable) meskipun memiliki usaha yang layak (feasible) untuk dibiayai. Salah satu kendala terhadap akses tersebut adalah ketiadaan jaminan.Padahal banyak petani, nelayan, dan pengerajin yang memiliki tanah. Namun sayang masih banyak tanah tersebut berstatus girik sehingga tidak bisa dijadikan jaminan kredit bank. Untuk dapat dijadikan jaminan, tanah harus memiliki Sertifikat Hak Milik."Usaha mikro dan kecil tidak akan besar jika tidak mendapatkan tambahan modal. Sementara aset tanah yang mereka miliki tidak bersertifikat. Jadi program ini kongkrit dan membumi sekali dalam pengembangan financial inclusion,” ujarnya.Darmin mencontohkan petani sebenarnya tahu kalau hasil produksi akan meningkat bila pemupukan dilakukan dengan baik. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan karena mereka kesulitan dana dalam membeli pupuk yang cukup.“Ini yang namanya cash problem. Biar pun petani tahu hasil produksi akan meningkat jauh lebih lebih besar dibandingkan dengan biaya produksi tapi mereka tidak bisa melakukan hal tersebut.”Program ini telah dijalankan di Jatim melalui kerja sama antar Kantor BI Surabaya bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan BPN yang ditandatangani pada akhir pekan lalu.Dalam kerja sama ini masyarakat kecil bisa melakukan sertifikasi tanah dengan biaya maksimal Rp800.000, lebih murah dibandingkan harga umumnya yang sekitar Rp1 juta—Rp1,5 juta. Selain itu, masyarakat juga bisa mendapatkan kredit, bila memiliki kesulitan dana dalam membayar proses sertifikasi.Fasilitas kredit tersebut diberikan oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Jawa Timur, bank mikro milik Pemprov Jatim. "Ada 146.000 tanah milik UMKM di Jatim yang akan disertifikasi mulai 2012--2014," ujar Pemimpin BI Surabaya Mohamad Ishak.Ishak mengatakan program ini sudah dilaksanakan sebelum kerja sama resmi ditandatangani. Pada tahun lalu, sudah dilakukan sertifikasi 256 tanah pertanian di Pasuruan Jawa Timur, milik para peternak sapi, yang ingin meningkatkan plafon kredit.Gubernur Jatim Soekarwo yang hadir dalam penandatangan kerja sama, mengatakan dari 15,6 juta unit tanah yang ada di Jatim, baru 6,3 juta yang memiliki sertifikat. Selebihnya, tanah tersebut masih berstatus girik.Adapun di luar Jawa, Darmin memperkirakan tanah bersertifikat jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Jawa. “Kalau di Jawa sekitar 40% tanah bersertifikat, kalau di luar Jawa mumgkin jauh lebih sedikit.”Darmin menambahkan kesuksesan kerja sama sertifikasi di Jawa Timur akan dipelajari untuk diterapkan pada wilayah lain. Dia optimis BPN sebagai otoritas pertanahan akan mendukung program ini.Menurut dia, program sertifikasi tanah serupa telah berhasil dilakukan di negara lain, salah satunya adalah Meksiko. “Sertifikasi yang dilakukan di negara lain juga merupakan salah satu tumpuan dari financial inclusion,” ujarnya. (faa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
