PEMBATASAN BBM: Pemerintah melunak dan buka opsi lain

JAKARTA: Polemik pengendalian subsidi energi menuntut berbagai opsi penyelesaian. Meski pemerintah mengajukan opsi pembatasan konsumsi BBM dan konversi BBM ke gas, berbagai opsi alternatif masih terbuka.Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Widjajono Partowidagdo merekomendasikan empat opsi alternatif untuk mengurangi subsidi harga bahan bakar minyak.Opsi pertama yang diajukan Widjajono yaitu dengan menaikkan harga premium untuk mobil pribadi secara bertahap. Penaikan dilakukan per tahun dengan besaran tertentu sampai harga BBM bersubsidi sama dengan harga pasarnya.Sebagai contoh, lanjutnya, pada 1 April 2012 harga BBM bersubsidi naik dari Rp4.500 per liter menjadi Rp6.000 per liter. Kemudian naik menjadi Rp7.000 per liter pada 2013, dan pada 2014 mencapai harga pasar, yakni sekitar Rp8.000 per liter.Selain itu, Wamen ESDM juga mengusulkan opsi kenaikan harga BBM premium secara otomatis sebesar 5% setiap bulan untuk mencapai harga keekonomiannya dan menghapus beban subsidi BBM dalam alokasi Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN)."Butuh waktu 18 bulan supaya harganya menjadi Rp8.100 per liter. Hal ini pernah diberlakukan di Inggris untuk penyesuaian harga listrik," ujarnya saat ditemui di sela Rapat Kerja Pemerintah 2012, hari ini.Widjajono juga mengusulkan kenaikan harga premium per 1 April 2012 menjadi harga pasar yang diterapkan untuk kawasan tertentu dan secara bertahap mencakup skala nasional."Naikkan saja Rp8.000 (per liter) sekarang, tapi secara bertahap, Jakarta dulu sambil nunggu converter kit-nya jalan," tuturnya.Harga keekonomian BBM premium saat ini Rp8.200 per liter. Widjajono memaparkan harga premium sebagai BBM bersubsidi terdiri dari biaya premium ditambah alpha (biaya distribusi dan margin) dan pajak. Biaya premium saat ini dengan acuan harga Indonesia Crude Palm US$110 per barel mencapai Rp6.500 per liter. Sedangkan harga margin dan pajak 15%, masing-masing Rp700 per liter dan Rp1.000 per liter.(api)