Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kaltim kekurangan inspektur pertambangan

BALIKPAPAN: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur mengakui kekurangan inspektur pertambangan mengingat jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya izin usaha yang dikeluarkan.
News Editor
News Editor - Bisnis.com 11 Januari 2012  |  15:20 WIB

BALIKPAPAN: Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur mengakui kekurangan inspektur pertambangan mengingat jumlahnya tidak sebanding dengan banyaknya izin usaha yang dikeluarkan.

Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur (Distamben Kaltim) Amrullah mengatakan pihaknya bergantung pada perekrutan pegawai negeri sipil yang dilakukan setiap tahun.

“Tergantung jumlah formasi yang disetujui oleh pusat. Biasanya cuma satu orang per tahun,” ujarnya.

Jumlah inspektur pertambangan di bawah komando Distamben Kaltim hanya berjumlah sembilan orang.

 

Angka ini tidak sebanding dengan izin usaha pertambangan (IUP) yang ada di Kaltim yang mencapai 1.200 IUP, meski sudah mendapatkan bantuan dari kabupaten/kota yang mengeluarkan izin tambang.

Akibat kurangnya jumlah inspektur pertambangan, tambah Amrullah, pengawasan terhadap perusahaan pertambangan sukar dilakukan secara detail. Seorang inspektur pertambangan harus menangani ratusan perusahaan tambang yang ada di Kaltim.

Kendati demikian, dia mengakui tidak bisa menambah jumlah inspektur pertambangan. Selain formasi yang disetujui pemerintah pusat jumlahnya terbatas, para inspektur pertambangan harus melakukan pelatihan sebelum terjun ke lapangan selama 3 bulan.

 

Akibatnya tidak semua pegawai negeri bisa dialihkan menjadi inspektur pertambangan.

Pihaknya mengakui hal tersebut disebabkan oleh banyaknya jumlah IUP yang beredar. Amrullah berujar hal tersebut merupakan wewenang dari kabupaten/kota yang lokasinya menjadi areal pertambangan.

 

Pemprov, terangnya, tidak bisa melakukan intervensi sebab tidak memiliki kewenangan dalam hal tersebut.

Efek buruk yang disebabkan oleh membludaknya perizinan tambang adalah munculnya lubang besar di areal bekas pertambangan.

 

Amrullah mengatakan data sementara menyebutkan ada sekitar 94 lubang yang belum ditutup untuk proses reklamasi dan dilakukan revegetasi lahan guna mengembalikan ekosistem alam sebelum adanya kegiatan pertambangan.(api)


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Sumber : Rachmad Subiyanto

Editor : Lingga Sukatma Wiangga

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top