JAKARTA: Pemerintah berupaya meningkatkan aksesabilitas masyarakat untuk mendapatkan Kredit Usaha Rakyat. Untuk mencapai target penyaluran KUR 2012 yang ditargetkan Rp30 triliun, pemerintah menambah 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD) dan satu bank syariah untuk menyalurkan KUR.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan langkah utama pemerintah untuk meningkatkan penyaluran KUR adalah dengan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap KUR. Penyaluran KUR ke Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dinilai dapat memperbesar ekspansi bisnis UMKM ke tingkat komersil.
"Target kami di 2012 adalah peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap KUR. Yang kedua, kita pun menambah 13 BPD dan BNI Syariah yang kita harapkan dapat masuk ke dalam kredit retail di atas Rp20 juta kepada nasabah-nasabah," tutur Hatta seusai rapat koordinasi terkait KUR, Selasa 10 Januari.
Pada 2011, bank penyalur KUR adalah 13 BPD dan enam bank, yakni BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN, Bukopin, BSM. Dengan tambahan 13 BPD dan satu bank syariah, total bank penyalur KUR 2012 menjadi 33 bank.
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk terus mengembangkan linkage dengan komunitas daerah yang mengembangkan usaha berbasis kelompok dan koperasi, sehingga aksesabilitas KUR semakin baik.
Berkaca dari 2011, penyaluran KUR masih didominasi oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang tercatat sebesar 50% dari total penyerapan KUR 2011. Hatta mengungkapkan, untuk dapat meningkatkan penyaluran KUR pada 2012, pemerintah akan mendorong agar perbankan dapat meningkatkan aksesbilitasnya dengan meningkatkan kantor-kantor sampai masuk ke daerah-daerah pedesaan.
Tahun ini, pemerintah menargetkan penyaluran KUR 2012 dapat mencapai Rp30 triliun. Adapun realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) sepanjang 2011 mencapai Rp29 triliun atau 45% di atas target 2011 yang ditetapkan sebesar Rp20 triliun.
"Total nasabah (sejak program KUR dijalankan pada 2007 lalu) sebanyak 6 juta debitur, 600 ribu di antaranya meningkat kelasnya menjadi komersial, yang tadinya nonbankable jadi bankable," ujar Hatta.
Meski tingkat NPL (non performing loan) KUR terbilang rendah, yakni 2,1%, lanjut Hatta, pemerintah tetap menambah lembaga penjaminan kredit untuk meningkatkan penjamiman penyaluran KUR. Sebelumnya lembaga penjamin KUR hanya Askrindo dan Jamkrindo, tahun ini pemerintah menambah perusahaan penjamin KUR di daerah, yakni Askrida (Asuransi Kredit Daerah) Jawa Timur.
Sepanjang 2011, penyaluran KUR masih didominasi sektor perdagangan, yakni 43%. Sementara itu, meski tingkat penyaluran KUR untuk sektor hulu--pertanian, perikanan dan kelautan, kehutanan, dan industri pengeolan dan sektor hulu terintegrasi terbilang tinggi, yakni 34,4%, pemerintah akan berupaya untuk mendorong penyaluran KUR untuk sektor pertanian dan perikanan. Pasalnya, penyaluran KUR (netto) untuk sektor pertanian dan perikanan hanya 16,9%.
"Yang terkait dengan suku bunga, untuk kredit retail itu 13% maksimum sedangkan kredit mikro maksimum 22%. Kita tetap menjaga pada batas maksimumnya," ujarnya.
Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bidang Usaha Mikro Kecil Memengah, dan Koperasi Sandiaga S. Uno menilai secara agregat realisasi penyerapan KUR 2011 sudah cukup tinggi. Namun, dilihat dari sisi jumlah debitur, masih sangat kurang mengingat jumlah UMKM yang mencapai 53 juta.
"Saya usul agar pemerintah memberdayakan lembaga keuangan mikro, BMT, LKM, Kospin agar penyerapan KUR lebih merata di seluruh Indonesia. Kuncinya keberpihakan pada ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan usaha mikro," tutur Sandiaga. (ea)
