JAKARTA: DPR menilai rencana pemerintah menerbitkan aturan baru untuk menyesuaikan harga listrik dari panas bumi yang berbeda-beda di setiap daerah dapat mengurangi daya beli PT PLN (Persero).Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS Sohibul Iman mengatakan pemerintah harus berhati-hati dalam menyesuaikan harga listrik dari panas bumi agar bisa tetap lebih murah dari BBM."Jika penyesuaian harga akan dilakukan, pemerintah harus hati-hati agar harganya tidak sampai mendekati harga listrik dari BBM yang berkisar US$30 sen per kWh," ujarnya hari ini.Menurutnya, penyesuaian harga itu penting agar ada insentif bagi investor di sektor panas bumi. Namun, pemerintah diminta tidak lupa bahwa insentif yang lebih besar bagi investor adalah jaminan di sektor hulu.Sebelumnya, pemerintah menyatakan akan menetapkan harga patokan listrik panas bumi menjadi beberapa kelompok wilayah, yang disesuaikan dengan lokasi pengembangan dan kondisi ketersediaan sumber energi listrik di wilayah tersebut.Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Kardaya Warnika mengatakan untuk wilayah yang tidak memiliki sumber energi selain BBM, harga patokan listrik panas buminya bisa saja ditetapkan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah lainnya.Artinya, harga patokan listrik panas bumi yang ditetapkan untuk dibeli oleh PLN tidak sama di seluruh Indonesia."Prinsipnya, akan ada [harga patokan listrik panas bumi] yang lebih tinggi atau lebih rendah karena Indonesia itu wilayahnya sangat luas dan kondisinya berbeda-beda," ujarnya. (tw)