JAKARTA: Kementerian Koperasi dan UKM menciptakan cetak biru pembiayaan dan penjaminan kredit dalam jangka menengah agar permodalan bagi usaha mikro, kecil menengah (UMKM) bisa berjalan secara selaras dalam 5 tahun ke depan. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Kementerian Koperasi dan UKM, Syafrial, mengemukakan blue print yang dihasilkan merupakan jawaban atas beberapa pertanyaan terhadap tujuan pemberdayaan UMKM selama ini.
"Sebagaimana struktur pendanaan dari kedeputian pembiayaan, ada lima poin tugas Kementerian Koperasi dan UKM, yakni pendanaan, pengembangan dan pengendalian simpan pinjam, permodalan, asuransi dan jasa keuangan, dan pembiayaan dan penjaminan kredit," kata Syafrial kepada Bisnis hari ini.Saat ini, katanya, banyak alternatif pembiayaan bagi UKM yang sudah berjalan dan tersebar dalam berbagai skema. Namun, masih dalam skala bersifat lokal. Oleh karena itu tujuan pembiayaan dan penjaminan kredit periode 20102015 telah dirumuskan.Cetak biru ini diharapkan mampu mengatasi permsalahan permodalan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi berkembangnya sektor riil, di samping masih ada hambatan secara kelembagaan, kewirusahaan maupun pemasaran produk.Menurut Syafrial, pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan atau kredit komersial, ternyata tidak mudah diakses UMKM. Ini disebabkan perbankan memiliki perspektif maupun persepsi yang pada akhirnya menghambat pelayanan.Perspektif perbankan terhadap UMKM yang menjadi hambatan internal adalah, secara psikologis pembiayaan terhadap UMKM berresiko tinggi. Sedangkan dari aspek keuangan, yang menghambat adalah ketentuan Capital Adequacy Ratio (CAR).Kemudian dari aspek organisasi, bank memiliki keterbatsabnn jaringan, kuantitas dan kualitas SDM, keterbatasan teknik penilaian dan sisten informasi kredit. Adapun hambatan dari sisi eksternal berasal dari kelemahan UMKM. (tw)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
