Agenda Trump
Partai Republik mengklaim RUU ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi, membatasi imigrasi ilegal, dan mengurangi pemborosan dalam program seperti Medicaid dan subsidi sosial lainnya.
RUU ini akan mencegah lonjakan pajak yang dijadwalkan berlaku awal tahun depan, seiring berakhirnya pemotongan pajak era Trump 2017. Beberapa insentif pajak bisnis yang telah kedaluwarsa juga diperpanjang secara permanen.
Namun, banyak ekonom menilai RUU ini tidak memberikan dorongan berarti terhadap ekonomi dan justru memperburuk kondisi fiskal negara.
"Jalur fiskal AS saat ini tidak berkelanjutan. Level utangnya masih bisa dikelola, tetapi arah pergerakannya yang perlu segera ditangani," ujar Ketua The Fed Jerome Powell.
Baca Juga
Atas permintaan Trump, RUU ini juga menambahkan insentif pajak baru untuk tip, kredit kendaraan, dan lembur. Insentif untuk lansia dan orang tua juga diperluas.
Insentif pajak baru tersebut dibiayai dengan memangkas anggaran energi terbarukan, sebuah langkah yang secara tidak langsung menguntungkan industri bahan bakar fosil.
Insentif kendaraan listrik yang populer senilai US$7.500 dihapuskan, memicu kemarahan Elon Musk, mantan sekutu Trump, karena akan berdampak langsung pada Tesla Inc.
RUU ini juga mengalokasikan ratusan miliar dolar dana tambahan ke militer, mencerminkan prioritas Trump pada kekuatan militer dibandingkan bantuan luar negeri, yang turut dipangkas. Pendanaan untuk penegakan imigrasi juga ditingkatkan.
Program Jaring Pengaman Tergerus
Pemangkasan pajak dan belanja yang masif ini sebagian didanai melalui pengurangan anggaran program sosial seperti Medicaid, kupon makanan, dan pinjaman pelajar federal.
Partai Demokrat menilai pemangkasan pada program anti-kemiskinan dan insentif yang lebih banyak dinikmati kelompok kaya membuat RUU ini sangat regresif. Mereka juga menyoroti peningkatan defisit sebesar US$3,3 triliun dalam 10 tahun, bertolak belakang dengan klaim Partai Republik soal kedisiplinan anggaran.
Sekitar US$1 triliun akan dipotong dari Medicaid dengan menerapkan syarat kerja bagi orang dewasa sehat tanpa anak, mengenakan biaya layanan (co-pay), dan membatasi penggantian dana federal ke negara bagian. Persyaratan kerja untuk kupon makanan juga diperluas dan negara bagian dengan sistem bermasalah akan dikenai penalti.
Kantor Anggaran Kongres (CBO) memperkirakan sebanyak 11,8 juta orang dapat kehilangan akses layanan kesehatan selama satu dekade akibat kebijakan ini.
RUU ini juga mencakup kenaikan plafon utang sebesar US$5 triliun untuk menghindari potensi gagal bayar AS pada Agustus mendatang. Trump dan Partai Republik memilih menggunakan proses rekonsiliasi anggaran untuk menaikkan batas utang tanpa harus bernegosiasi dengan Partai Demokrat.
Dalam perundingan akhir, Senat juga menggagalkan usulan untuk melarang negara bagian AS mengatur kecerdasan buatan (AI), sebuah kekalahan bagi perusahaan teknologi besar seperti Microsoft dan Meta, serta investor seperti Andreessen Horowitz yang mendorong kebijakan tersebut guna mencegah regulasi di tingkat negara bagian.
