Bisnis.com, JAKARTA – Senat AS, yang dikuasai Partai Republik, secara tipis menyetujui pembukaan debat atas Rancangan Undang-Undang atau RUU mengenai pemotongan pajak dan belanja pemerintah usulan Presiden Donald Trump pada Sabtu (28/6) malam waktu setempat.
Dilansir dari Reuters, Minggu (29/6/2025), pemungutan suara dipenuhi drama politik, perpecahan internal, dan penundaan panjang akibat. Hasilnya, 51 banding 49 untuk membuka debat atas RUU setebal 940 halaman tersebut.
Dua senator dari Partai Republik ikut bergabung dengan kubu Demokrat dalam menolak pembukaan debat. RUU ini mencakup pendanaan untuk berbagai prioritas utama Trump, mulai dari kebijakan imigrasi, pengamanan perbatasan, pemangkasan pajak, hingga peningkatan belanja militer.
Melalui media sosial, Donald Trump menyambut langkah ini sebagai “kemenangan besar” atas RUU yang ia sebut “besar, indah, dan luar biasa.”
Penundaan dan Permintaan Baca Ulang
Setelah berjam-jam tertunda, para pemimpin Partai Republik dan Wakil Presiden JD Vance melakukan lobi tertutup guna membujuk para senator yang masih ragu untuk mendukung RUU tersebut.
Baca Juga
Namun, demikian, kubu Partai Demokrat meminta agar seluruh isi RUU dibacakan di lantai Senat—langkah prosedural yang bisa menunda dimulainya debat hingga Minggu sore.
Demokrat menilai pemotongan pajak dalam RUU ini lebih menguntungkan kalangan kaya dengan mengorbankan program sosial untuk warga berpenghasilan rendah.
"Senator Republik tengah berlomba meloloskan RUU radikal yang dirilis ke publik di tengah malam, berharap rakyat Amerika tidak menyadari isinya," kata Pemimpin Minoritas Senat dari Partai Demokrat Chuck Schumer.
Setelah pembacaan selesai, Senat akan menjalani debat hingga 20 jam, dilanjutkan dengan sesi amandemen maraton atau vote-a-rama, sebelum akhirnya dilakukan pemungutan suara final. Proses ini ditargetkan selesai pada Senin.
Penolakan Internal dan Tekanan Trump
Dua senator Republik, Thom Tillis dan Rand Paul, menolak pembukaan debat. Penolakan tersebut sempat membuat peluang pengesahan terlihat goyah.
Trump mengecam Tillis, yang menentang pemangkasan program Medicaid untuk warga miskin karena dinilai akan berdampak buruk bagi negara bagian asalnya, North Carolina. Tillis sendiri akan maju dalam pemilu ulang tahun depan.
"Sudah banyak orang menyatakan ingin menantang Senator Thom Tillis di pemilu pendahuluan. Saya akan bertemu mereka dalam beberapa minggu ke depan," tulis Trump di media sosial.
Rand Paul juga menolak RUU tersebut karena dinilai akan menaikkan batas pinjaman federal sebesar US$5 triliun, memperparah utang AS yang sudah mencapai US$36,2 triliun.
"Apakah Rand Paul kembali memilih ‘TIDAK’ malam ini? Ada apa dengan orang ini???" cuit Trump.
Negosiasi Tertutup dan Dukungan Kelompok Garis Keras
Pemungutan suara sempat berada dalam ketidakpastian selama berjam-jam saat JD Vance, pemimpin mayoritas John Thune, dan sejumlah tokoh Republik lainnya mencoba meyakinkan para penolak. Tidak diketahui pasti kesepakatan apa saja yang ditawarkan untuk menarik dukungan.
Senator garis keras seperti Rick Scott, Mike Lee, dan Cynthia Lummis yang semula ingin pemangkasan anggaran lebih dalam akhirnya mendukung RUU ini. Senator Ron Johnson yang awalnya menolak, kemudian juga membalikkan suara menjadi mendukung.
Menurut seorang pejabat Gedung Putih, Trump memantau jalannya pemungutan suara dari Oval Office hingga larut malam.
RUU besar ini akan memperpanjang pemotongan pajak pada 2017—capaian utama Trump di masa jabatan pertamanya—serta memotong pajak lainnya dan meningkatkan anggaran pertahanan serta keamanan perbatasan.
Berdasarkan analisis Komite Pajak Gabungan (Joint Tax Committee) independen, ketentuan pajak dalam RUU ini akan mengurangi pendapatan pemerintah sebesar US$4,5 triliun dalam 10 tahun ke depan, memperbesar beban utang nasional.
Kendati demikian, Gedung Putih mengklaim RUU ini akan memangkas defisit tahunan sebesar US$1,4 triliun.
Perubahan Medicaid dan Pajak Daerah
Sejumlah senator Republik dari negara bagian dengan wilayah rural menolak pemangkasan dana Medicaid bagi penyedia layanan kesehatan di pedesaan, termasuk rumah sakit kecil. RUU ini akhirnya merevisi kebijakan tersebut dengan menunda pemotongan dan menambahkan dana sebesar US$25 miliar bagi penyedia Medicaid rural mulai 2028 hingga 2032.
RUU ini juga menaikkan batas potongan pajak negara bagian dan lokal (SALT cap) menjadi US$40.000 dengan penyesuaian inflasi tahunan 1% hingga 2029. Setelah itu, batasnya akan kembali ke level saat ini, yakni US$10.000. Bagi individu berpenghasilan di atas US$500.000 per tahun, batas ini secara bertahap akan dikurangi.
Ketentuan ini menjadi perhatian serius bagi anggota DPR dari Partai Republik yang berasal dari negara bagian pesisir seperti New York, New Jersey, dan California, yang peran mereka penting dalam menjaga mayoritas tipis partai di DPR.
Mekanisme Legislasi Khusus dan Risiko Gagal Bayar
Partai Republik menggunakan manuver legislasi khusus untuk melewati ambang 60 suara yang biasanya dibutuhkan untuk meloloskan RUU di Senat yang beranggotakan 100 orang.
Sementara itu, Demokrat bersiap mengajukan berbagai amandemen untuk membatalkan pemotongan anggaran pada program bantuan kesehatan pemerintah untuk lansia, warga miskin, dan penyandang disabilitas, serta bantuan pangan bagi keluarga berpenghasilan rendah.
RUU ini juga mencakup kenaikan plafon utang pemerintah federal dalam jumlah besar untuk menghindari risiko gagal bayar utang negara dalam beberapa bulan ke depan.
Jika RUU ini disahkan oleh Senat maka akan dikembalikan ke DPR untuk disahkan secara final sebelum ditandatangani Trump menjadi undang-undang. Versi awal RUU ini sebelumnya telah disetujui DPR bulan lalu.
