Bisnis.com, JAKARTA — Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan akan memperkuat langkah stabilisasi harga beras di tengah dinamika harga beras yang terjadi di berbagai daerah, termasuk dengan mempercepat bantuan pangan beras alias bansos beras untuk periode Juni—Juli 2025.
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengakui adanya kenaikan harga beras dalam beberapa waktu terakhir, bahkan sampai melampaui harga eceran tertinggi (HET). Ketut menuturkan, harga beras melonjak di beberapa wilayah, terutama di Indonesia timur.
“Kami mencermati betul dinamika harga beras dalam beberapa waktu terakhir. Berdasarkan data panel harga pangan, terdapat peningkatan harga di sejumlah kabupaten/kota, dengan beberapa wilayah, terutama di Indonesia timur, menunjukkan harga yang berada di atas harga eceran tertinggi [HET],” kata Ketut dalam keterangan tertulis, Rabu (11/5/2025).
Ketut memerinci, rata-rata harga beras di wilayah zona III, yakni Maluku dan Papua, adalah Rp19.634 per kilogram. Harganya mengalami sedikit kenaikan 0,29% dibandingkan Mei 2025. Kondisi ini menunjukkan adanya perbedaan kondisi pasokan antarwilayah yang memerlukan penanganan khusus.
Untuk itu, Ketut menuturkan, Bapanas akan mempercepat implementasi dua skema utama pada Juni dan Juli 2025 sebagai langkah stabilisasi pangan. Pertama, bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan akan disalurkan kepada 18,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Dia menyampaikan bahwa proses verifikasi dan finalisasi anggaran saat ini tengah diselesaikan agar distribusi bansos beras 10 kg dapat segera dimulai setelah anggaran tersedia secara resmi.
Baca Juga
“Bantuan pangan beras ini bukan hanya upaya menjaga keterjangkauan pangan bagi seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin, tetapi juga bagian dari strategi stabilisasi sosial yang diharapkan dapat membantu masyarakat menghadapi fluktuasi harga,” terangnya.
Kedua, percepatan Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Ketut menyampaikan bahwa distribusi beras medium yang berasal dari stok cadangan beras pemerintah (CBP) akan difokuskan ke wilayah yang harga berasnya melampaui HET dan tidak sedang dalam masa panen. Adapun, wilayah Indonesia timur menjadi prioritas utama karena tingkat kebutuhan yang relatif tinggi.
“Kami bergerak berdasarkan data panel harga harian untuk melakukan intervensi stabilisasi melalui penyaluran beras SPHP. Langkah cepat ini penting agar masyarakat tetap bisa mengakses beras dengan harga yang wajar,” imbuhnya.
Sebelumnya diberitakan, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi memastikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras 10 kilogram (kg) per bulan untuk Juni—Juli 2025 memiliki kualitas yang baik. Untuk diketahui, alokasi anggaran bansos beras periode Juni—Juli ini mencapai Rp4,9 triliun.
“Bantuan pangan beras 10 kilogram per bulan untuk Juni—Juli 2025. Beras yang disalurkan harus kualitas yang baik,” kata Arief kepada Bisnis, Minggu (8/6/2025).
Dia menjelaskan bahwa bantuan pangan beras ini menjadi salah satu bagian dari stimulus pertumbuhan perekonomian kuartal II/2025, sebagaimana mengacu pada rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto pada 2 Juni 2025 di Istana Merdeka.
Adapun, enerima bansos beras ini mengacu Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal ini sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (Inpres 4/2025).
