Bisnis.com, JAKARTA — Para pengamat menilai calon Direktur Jenderal Bea dan Cukai yang baru, Letjen TNI Djaka Budi Utama, harus menyelesaikan sejumlah masalah seperti banjir barang impor ilegal hingga membenahi prosedur impor-ekspor.
Sumber Bisnis di lingkaran Kementerian Keuangan mengungkapkan bahwa Letjen Djaka akan menggantikan Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Askolani. Sumber itu juga mengungkap bahwa Letjen Djaka sudah menemui Sri Mulyani pada pekan lalu.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara tidak menampik akan ada perombakan jajaran eselon I Kementerian Keuangan dalam waktu dekat. Dia meminta awak media bersabar menunggu pengumuman resmi.
"Nanti akan diumumkan," ujar Suahasil ketika diminta konfirmasi oleh wartawan usai rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025)
Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis Fajry Akbar pun melihat ada sejumlah pekerja rumah yang harus diselesaikan dirjen bea cukai yang baru.
Fajry berpendapat, dirjen bea cukai yang baru harus fokus memberantas rokok ilegal. Menurutnya, maraknya rokok ilegal membuat potensi triliunan penerimaan negara hilang.
Baca Juga
"Terlebih ada dugaan jika para pengusaha rokok ilegal ini dibeking oknum aparat," kata Fajry kepada Bisnis, Rabu (21/5/2025).
Selain itu, sambungnya, pengganti Askolani harus bisa mencegah barang impor ilegal terutama tekstil. Menurutnya, selama ini banjir barang impor ilegal membuat industri manufaktur dalam negeri terus melemah.
Padahal, lanjut Fajry, manufaktur merupakan sektor padat karya yang menjadi salah satu penyerap tenaga kerja utama. Jika semakin banyak tenaga kerja yang terserap maka konsumsi masyarakat meningkat sehingga turut berdampak positif ke penerimaan pajak.
"
"Terlebih ada dugaan jika para pengusaha rokok ilegal ini dibeking oknum aparat."
Senada, Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengungkapkan agenda mendesak yang perlu dikerjakan adalah mendorong efektivitas pengawasan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal.
Tak sampai situ, Wahyu menilai dirjen bea cukai baru harus memastikan prosedur administrasi ekspor-impor bisa berjalan lebih efektif sehingga arus barang di pelabuhan bisa berjalan lancar. Dengan demikian, daya saing ekonomi nasional terjaga.
"Terlebih ditengah kondisi perang dagang yang tengah terjadi, saya kira keberadaan otoritas kepabeanan sangat penting," jelas Wahyu kepada Bisnis, Rabu (21/5/2025).
Sorotan Presiden ke Bea Cukai
Sebelumnya, kinerja Bea Cukai memang sempat disoroti Presiden Prabowo Subianto. Dalam Sarasehan Ekonomi pada awal April lalu, Prabowo menilai Bea Cukai kerap menjadi sebagai salah satu institusi yang menghambat kemudahan kegiatan usaha.
Prabowo pun mengaku pemerintahannya ingin menghentikan praktik penyelundupan yang dinilai mengancam industri dan pekerjaan masyarakat. Kepala Negara itu mengingatkan jika ada institusi negara yang melindungi penyelundupan maka akan ditindak sekeras-kerasnya.
Dia mengaku akan memberikan perhatian khusus kepada Bea Cukai dalam upaya penanganan masalah penyelundupan.
"Bea Cukai harus beres jangan macam-macam lagi, cari prosedur yang mengada-ngada, memperlama-memperlama begitu. Sudah lama kita jadi orang Indonesia," ujarnya di hadapan investor dan ekonomi di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Di samping itu, beberapa tahun belakangan Ditjen Bea Cukai kerap tidak bisa melaksanakan program yang sudah diamanatkan peraturan perundang-undangan.
Misalnya, penerapan cukai plastik dan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Padahal, penerapan cukai plastik dan MBDK sudah dicanangkan sejak tahun lalu tepatnya dalam APBN 2024 namun hingga kini belum kunjung terealisasi.
Padahal, penerimaan cukai plastik dan MBDK dimaksud untuk mengendalikan konsumsi terhadap dua barang tersebut karena dianggap buruk untuk lingkungan dan kesehatan. Tak hanya itu, penerapan cukai plastik dan MBDK juga bisa menambah pendapatan negara.
