Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemerintah Diminta Genjot Produktivitas dan Rendemen Gabah, Jaga Harga Beras

Pakar pertanian menilai jika rendemen konversi ke beras rata-rata 50%-52% maka HPP beras sudah Rp13.000.
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Buruh mengangkut karung beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah diminta untuk menggenjot produktivitas dan rendemen gabah, alih-alih mengintervensi harga eceran tertinggi (HET) untuk menjaga harga beras baik di tingkat petani, penggilingan, maupun konsumen.

Pengamat Pertanian Syaiful Bahari menyampaikan, harga beras medium saat ini rata-rata sebesar Rp13.500 per kilogram (kg) atau di atas HET yang dipatok pemerintah Rp12.500 per kg, lantaran Harga Pembelian Pemerintah (HPP) produksi beras semakin tinggi.

“Terlebih, setelah harga gabah dipatok Rp6.500 per kg. Jika rendemen konversi ke beras rata-rata 50%-52% maka HPP beras sudah Rp13.000 sampai Rp 13.670 per kg,” kata Syaiful kepada Bisnis, Rabu (23/4/2025).

Dengan HPP beras yang berada di kisaran tersebut, Syaiful mengatakan bahwa kondisi ini sangat membebani penggilingan padi, utamanya penggilingan padi kecil menengah yang hanya dapat memproduksi beras medium.

Bagi penggilingan besar yang dapat memproduksi beras premium, kata dia, kemungkinan masih dapat margin lantaran HET-nya masih Rp14.900 per kg, meski faktanya harga beras premium di pasar sudah di atas Rp15.000 per kg. 

Jika pemerintah berencana untuk mengerek HET beras medium maupun premium, Syaiful menilai bahwa ini akan membebani konsumen yang harus menanggung semua beban harga di sektor hulu.

“Ini memang seperti buah simalakama buat pemerintah. Jika HET gabah tidak dinaikkan, petani yang rugi, tetapi jika dinaikkan konsumen yang nanggung beban kenaikan HET,” ujarnya. 

Dia menilai, sudah saatnya pemerintah untuk tidak fokus pada intervensi dalam bentuk HET, baik gabah maupun beras. Menurutnya, cara itu tidak akan pernah menyelesaikan akar persoalan.

Alih-alih melakukan intervensi dalam bentuk HET, Syaiful menyebut bahwa pemerintah seharusnya meningkatkan produktivitas panen rendemen gabah kering panen (GKP) dan gabah kering giling (GKG).

Menurutnya, dengan mengerek produktivitas panen secara merata di atas 6-7 ton per hektare dan rendemen gabah yang bagus, maka baik petani, penggilingan padi, dan konsumen sama-sama diuntungkan.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ni Luh Anggela
Editor : Leo Dwi Jatmiko
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper