Bisnis.com, JAKARTA — Delegasi Indonesia akan memulai rangkaian negosiasi resmi dengan pemerintah AS di Washington DC pada hari ini, Rabu (16/4/2025). Pemerintah setidaknya akan menawarkan empat poin untuk menegosiasikan tarif resiprokal 32% yang diterapkan Presiden AS Donald Trump ke Indonesia.
Delegasi itu terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Luar Negeri Sugiono, Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional Mari Elka Pangestu, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, dan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono.
Selama sepekan, 16—23 April 2025, mereka diagendakan temui perwakilan dari USTR (Kantor Perwakilan Dagang AS), Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, dan Menteri Keuangan AS Scott Bessent.
Airlangga mengungkapkan pemerintah sudah menyiapkan non-paper atau dokumen informal yang berkaitan dengan tawaran tarif, instrumen perdagangan di luar tarif, relaksasi hambatan perdagangan di luar tarif, hingga investasi di sektor riil maupun keuangan.
Sementara ketika dikonfirmasi apakah salah satu target negosiasi untuk memastikan semua barang-barang ekspor Indonesia ke AS dibebaskan tarif alias bea masuk 0%, pemerintah tidak menampik.
"Itu nanti yang akan dibahas di sana," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Berikut 4 Poin Tawaran Indonesia ke AS untuk Nego Tarif Trump:
1. Beli Produk AS
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah siap membeli barang-barang AS senilai sekitar US$18 miliar untuk menyeimbangkan neraca perdagangan dengan Negeri Paman Sam.
Menurut Airlangga, kini Indonesia masih memiliki surplus perdagangan dengan AS sekitar US$18 miliar. Oleh sebab itu, Indonesia memperkecil surplus tersebut.
"Indonesia akan beli barang dari Amerika sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Nilainya mendekati [US$18 miliar]," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (14/4/2025).
Politisi Partai Golkar itu tidak mau menyebut aksi beli barang dari AS itu sebagai impor. Menurutnya, pembelian barang belum tentu impor.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa intinya Indonesia melakukan pembelian barang AS. Barang tersebut belum tentu langsung masuk ke Indonesia, bisa secara bertahap sehingga tidak bisa langsung disebut impor.
"Konteksnya balance deficit [penyeimbang defisit], pasti harus dihitung di neraca perdagangan kan. Intinya kita meningkatkan pembelian barang dari US," ujar Susi pada kesempatan yang sama.
2. Investasi di AS
Pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS sebagai salah satu upaya negosiasi tarif resiprokal yang diterapkan Presiden AS Donald Trump kepada Indonesia.
"Selain mengundang investasi Amerika di Indonesia, Indonesia juga akan ada perusahaan yang akan investasi di Amerika," ujar Airlangga.
Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menambahkan salah satu sektor strategis yang ingin dimasuki perusahaan Indonesia di AS yaitu minyak dan gas (oil and gas). Apalagi, sambungnya, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sudah pernah berinvestasi di AS.
Selain itu, sektor teknologi informasi (IT). Menurut Todotua, pemerintah ingin membangun penelitian dan pengembangan bidang IT seperti kecerdasan buatan (AI) di AS agar bisa ditransfer ke Indonesia.
"Kita harapkan harus pakai BUMN kita lah. Artinya dengan adanya Danantara kan sebenernya strategik itu, baik kita berinvestasi dalam negeri maupun di luar negeri, kan bisa jauh lebih fleksibel," jelas Todotua pada kesempatan yang sama.
3. Hapus Kuota Impor hingga Relaksasi TKDN
Pemerintah mengakui sejumlah kebijakan hambatan perdagangan menjadi persoalan pemerintah AS seperti kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) hingga kuota impor. Oleh sebab itu, pemerintah ingin merelaksasi aturan-aturan tersebut.
Airlangga bahkan mengungkapkan pemerintah akan membentuk satuan tugas (Satgas) Deregulasi Ekonomi.
"Deregulasi itu semua yang kemarin diarahkan Bapak Presiden, baik itu terkait dengan ekspor, impor, dan TKDN yang kaitannya dengan ICB [International Competitive Bidding]," jelas Airlangga.
4. Diskon Pajak
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya ingin melakukan penyesuaian PPh impor untuk produk tertentu seperti elektronik, seluler, dan laptop dari yang awalnya dikenai PPh impor sebesar 2,5% menjadi 0,5%.
"Ini berarti mengurangi lagi 2% beban tarif. Jadi anything [apa pun] yang bisa mengurangi beban tarif karena sudah adanya beban tarif selama belum turun dari Amerika, kita akan coba lakukan," ujar Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi, Selasa (8/4/2025).
Selain itu, ada penyesuaian tarif bea masuk semua produk impor asal AS yang termasuk most favored nation (MFN), dari yang awalnya 5%—10% menjadi 0%—5%.
Kemudian, penyesuaian bea keluar crude palm oil (CPO) alias minyak kelapa sawit mentah yang bervariasi dari 0% sampai dengan 25%. Sri Mulyani mengklaim tindakan ini akan mengurangi beban tarif hingga 5%.
