Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah negara-negara di seluruh Asia bereaksi terhadap penangguhan tarif yang lebih tinggi selama 90 hari oleh Presiden AS Donald Trump untuk puluhan mitra dagang. Reaksi dari negara-negara tersebut merupakan campuran kelegaan, kehati-hatian, dan sedikit ejekan.
Melansir Bloomberg pada Senin (10/4/2025), beberapa negara — seperti Vietnam yang menghadapi pungutan sebesar 46%, dan Jepang dengan pajak tambahan sebesar 24% — terus maju dengan upaya untuk memastikan penangguhan tersebut menjadi permanen bagi ekonomi mereka.
People's Daily, surat kabar utama Partai Komunis China, memuat komentar yang menyerukan AS untuk membatalkan tarif sepihaknya dan menggembar-gemborkan manfaat dari hubungan ekonomi dan perdagangan yang "saling menguntungkan".
Trump menaikkan pungutannya atas impor dari China sekali lagi menjadi 125% setelah Beijing mengumumkan rencana untuk membalas dengan bea masuk sebesar 84% atas barang-barang Amerika yang akan dimulai pada hari Kamis.
Wakil Perdana Menteri Vietnam Ho Duc Phoc bertemu dengan Perwakilan Dagang AS Jamieson Greer di Washington dan setuju untuk memulai negosiasi tentang perjanjian perdagangan "timbal balik", menurut sebuah posting di situs web pemerintah. Saham-saham negara itu melonjak pada perdagangan awal hari Kamis.
Sementara itu, Jepang akan terus mendesak Trump untuk meninjau kembali langkah-langkah tarifnya, menurut Ryosei Akazawa, perwakilan perdagangan utama negara itu.
Baca Juga
"Tidak ada perubahan dalam kebijakan Jepang," kata Menteri Revitalisasi Ekonomi Akazawa pada Kamis.
Adapun, Perdana Menteri Australia berhaluan kiri-tengah Anthony Albanese, yang berada di tengah-tengah kampanye pemilihan yang ketat menjelang pemungutan suara pada tanggal 3 Mei, mengatakan bahwa rezim tarif pemerintahan Trump adalah "tindakan merugikan diri sendiri" yang merusak ekonomi AS dan itulah sebabnya presiden memilih untuk menunda.
Tarif Penguin
Albanese juga mengejek beberapa langkah tarif pemerintahan AS, termasuk pengenaan bea masuk pada Pulau Heard dan Kepulauan McDonald, wilayah luar Australia yang sebagian besar tandus yang dihuni oleh penguin.
"Saya tidak yakin apa yang mereka perdagangkan," katanya tentang pulau-pulau Antartika, sambil menambahkan dengan lebih serius "ini adalah dunia yang sangat tidak pasti tempat kita tinggal." Albanese, dalam sebuah wawancara radio.
Albanese juga menegaskan bahwa Australia tidak mengenakan tarif kepada AS dan bahwa Washington tidak boleh melakukannya terhadap produk-produk Australia
“Karena itulah yang tercantum dalam perjanjian perdagangan bebas kami," ujarnya.
Perubahan Sikap
Perubahan sikap Trump terjadi sekitar 13 jam setelah bea masuk tinggi terhadap 56 negara dan Uni Eropa mulai berlaku, yang memicu kekacauan pasar dan ketakutan akan resesi. Trump menghadapi tekanan besar dari para pemimpin bisnis dan investor untuk mengubah arahnya.
Negara-negara yang terkena bea masuk timbal balik yang lebih tinggi yang mulai berlaku Rabu sekarang akan dikenakan pajak pada tarif dasar 10% sebelumnya yang diterapkan untuk negara-negara lain, kecuali China, menurut seorang pejabat Gedung Putih.
Jepang diperkirakan akan menjadi salah satu negara yang diprioritaskan dalam negosiasi perdagangan dengan Washington. Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan dia akan berbicara dengan pejabat dari Jepang, Vietnam, India, dan Korea Selatan dalam beberapa hari mendatang.
Jepang masih menghadapi tarif 25% untuk mobil, suku cadang mobil, baja, dan aluminium, sementara barang-barang lainnya tetap dikenakan tarif pajak tetap 10% yang diterapkan untuk semua negara.
Akazawa menyebut, Jepang melihat jeda pada beberapa tarif timbal balik sebagai perkembangan positif sementara akan terus menyerukan peninjauan ulang tarif yang masih berlaku.
Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon mengusulkan pembentukan blok perdagangan berbasis aturan sebagai tanggapan terhadap tarif Trump.
Luxon mengatakan Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik, perjanjian perdagangan bebas antara 12 negara termasuk Selandia Baru, Jepang, Kanada, dan Inggris, dapat menjadi dasar untuk perjanjian yang lebih luas dengan Uni Eropa yang berupaya untuk mempromosikan perdagangan bebas sebagai jalan menuju kemakmuran.
