Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom meminta agar pemerintah tidak terburu-buru dan menebar janji yang berlebih dalam menegosiasikan kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang diberlakukan Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia.
Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai pemerintah harus melakukan lobi yang konkret dan terukur dalam menyikapi tarif Trump. Negosiasi ini, kata dia, harus merupakan bagian dari strategi besar ekonomi Indonesia.
“Jangan terburu-buru dan overpromise, jangan sampai karena ingin membuat senang Trump, partner [mitra dagang] kita yang lain seperti India, China, Thailand, Jepang, hingga Korea Selatan merasa dianaktirikan, sehingga menimbulkan potensi masalah baru,” kata Samirin kepada Bisnis, Senin (7/4/2025).
Menurut Samirin, negosiasi hanya akan efektif jika diawali dengan komunikasi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Donald Trump. Selanjutnya, sambung dia, diikuti dengan komunikasi level menteri untuk membahas hal yang lebih teknis dan operasional.
“Kita juga harus sadar jika Trump itu benci pendekatan multilateral, sehingga ide akan menggunakan bendera Asean tidak perlu dilanjutkan. Selain Trump akan menolak, menyatukan Asean juga tidak mudah karena kepentingan yang sangat beragam,” ujarnya.
Di sisi lain, Samirin menyampaikan bahwa dampak langsung dari nilai perdagangan memang tidak besar karena hanya mewakili 9%–10% total ekspor. Sementara itu, negara lain juga mendapatkan kenaikan pajak yang relatif sama tingginya.
Baca Juga
Meski begitu, dia menjelaskan bahwa perdagangan dengan AS merupakan sumber surplus yang besar dan menyangkut industri yang memperkerjakan banyak tenaga kerja formal, mulai dari industri tekstil dan produk tekstil (TPT), alat listrik, sepatu, produk karet, alat listrik, elektronik, komponen otomotif, hingga minyak kelapa sawit mentah (crude palm oil/CPO).
“… Jadi, dampak [tarif AS ke Indonesia] kepada lapangan kerja dan Current Account termasuk signifikan,” ujarnya.
Sementara itu, dampak tidak langsung dari kebijakan tarif baru terhadap AS, yakni berupa pengalihan perdagangan (trade diversion) juga cukup besar. Alhasil, negara seperti China, Vietnam, India dan Thailand, yang terdampak tarif Trump akan mencari pasar alternatif.
Samirin mengkhawatirkan Indonesia dengan populasi hampir 300 juta akan menjadi target penting, sehingga produk impor akan membanjiri pasar Tanah Air.
“Jika tidak diantisipasi, maka Indonesia akan kebanjiran produk impor yang tentunya akan mematikan industri dalam negeri,” tuturnya.
Untuk itu, dia menyebut pengetatan perbatasan (border) perlu dilakukan untuk mengurangi impor legal dan mengakhiri impor ilegal.
Di samping itu, Samirin menambahkan bahwa dampak tidak langsung dari potensi kenaikan suku bunga juga perlu diantisipasi. Sebab, inflasi di AS akan meningkat dan The Fed akan menaikkan suku bunga acuan.
“Ini membuat ketidakpastian baru dan capital outflow berpotensi terjadi di Indonesia yang jika tidak diantispasi, rupiah akan melemah dan akan menggerus kepercayaan investor/dunia usaha dan mengerek inflasi melalui imported inflation,” pungkasnya.
