Bisnis.com, JAKARTA - Industri perhotelan merasakan dampak signifikan dari kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto. Jumlah pengunjung sepi. Badai pemutusan hubungan kerja hingga turunnya pemasukan pajak menghantui industri ini.
Survei yang dilakukan oleh Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (hotel) dan Horwath HTL dengan melibatkan 726 pelaku industri perhotelan di 30 provinsi ini mengungkap berbagai dampak yang akan terjadi jika pemerintah tidak segera menyesuaikan kebijakan penghematan anggaran dalam 6 hingga 12 bulan mendatang.
Ketua Litbang dan IT PHRI Christy Megawati mengatakan, tanpa adanya penyesuaian kebijakan ini, sebanyak 88% responden memperkirakan akan melakukan PHK untuk mengurangi biaya pengupahan.
“Tanpa penyesuaian kebijakan kita berpotensi sebanyak 88% responden itu akan menghadapi PHK masal serta ada gangguan rantai pasok,” kata Christy dalam konferensi pers di Hotel Grand Sahid Jaya, Sabtu (22/3/2025).
Dampak lainnya, 78% memperkirakan target pajak hotel tidak akan tercapai dan yang lainnya meyakini bahwa akan terjadi penurunan sektor pariwisata, yang akan berdampak pada ekonomi daerah yang sangat bergantung pada pariwisata.
Christy menuturkan, jika kondisi ini dibiarkan lebih lama, bukan tidak mungkin hotel akan mengalami defisit operasional dan terpaksa berhenti beroperasi alias menutup hotel.
Baca Juga
Adapun dalam survei tersebut, sekitar 83% responden merasa tidak berada dalam posisi yang menguntungkan untuk memulai tahun fiskal baru.
Untuk itu, Christy mengatakan bahwa para responden mendesak pemerintah untuk segera memberikan intervensi termasuk insentif pajak, bantuan finansial, dan peningkatan promosi pariwisata.
“Intervensi ini sangat penting untuk menstabilkan sektor ini dan menjaga prospek pariwisata jangka panjang Indonesia,” pungkasnya.
Pekerja Harian Lepas Tak Lagi Bekerja
Selain itu, PHRI juga melaporkan bahwa sejumlah hotel di Tanah Air tak lagi mempekerjakan pekerja harian lepas atau daily worker seiring menurunnya jumlah tamu dari instansi pemerintah, imbas kebijakan efisiensi anggaran 2025 yang diterapkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B. Sukamdani menyampaikan, kebijakan itu memberikan efek negatif terhadap industri perhotelan, termasuk dari sisi penyerapan tenaga kerja.
“Posisi karyawan, terutama yang daily worker itu boleh dibilang udah habis karena enggak ada tamunya dari sisi pemerintah,” kata Hariyadi
Hariyadi menuturkan, industri perhotelan kerap merekrut daily worker sebagai tenaga tambahan ketika hotel tengah mengalami lonjakan pengunjung, termasuk saat ada kegiatan pemerintahan di hotel-hotel.
Namun, hal tersebut tak lagi dilakukan seiring menurunnya jumlah tamu dari instansi pemerintah bahkan nihil alias 0.
Kebijakan efisiensi Prabowo .....
