Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

2 Perusahaan Pengolahan Kelapa di Riau PHK Massal, 3.500 Pekerja Terdampak

Dua perusahaan pengolahan kelapa di Riau terkonfirmasi melakukan PHK karena kesulitan bahan baku. Sebanyak 3.500 pekerja terdampak
Sejumlah buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Aksi yang diikuti oleh ratusan buruh tersebut mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam melindungi industri lokal, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga persaingan usaha yang tidak sehat.
Sejumlah buruh melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu (3/7/2024). Aksi yang diikuti oleh ratusan buruh tersebut mendesak pemerintah segera mengambil langkah konkret dalam melindungi industri lokal, mulai dari ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga persaingan usaha yang tidak sehat.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) membenarkan adanya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh dua perusahaan pengolahan kelapa di Riau. Kondisi ini berdampak pada 3.500 pekerja yang ter-PHK. 

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan kedua perusahaan tersebut sulit untuk mempertahankan produksi di pabrik lantaran terjadi kekurangan bahan baku kelapa. Alhasil, sejak awal 2025 perusahaan melakukan pengurangan karyawan. 

"Iya benar, sudah di cek dikarenakan kekurangan bahan baku. Sudah saya cek ke KSPI Riau," kata Said kepada Bisnis, Minggu (16/3/2025). 

Kabar PHK massal di kedua perusahaan tersebut semula datang dari informasi akun Instagram @amulet_unisi yang menyebutkan PT Pulau Sambu atau Sambu Group melakukan PHK terhadap 1.700 pekerja dan PT Riau Sakit United Plantations (RSUP) memangkas 1.800 pekerja dengan masa kerja dibawah 5 tahun.

Sejumlah unit produksi Sambu Group di Kecamatan Pulau Burung dan Kateman pun makin minim lantaran krisis bahan baku. Tak hanya karyawan pabrik, masyarakat setempat yang bergantung pada industri kelapa juga terancam kehilangan mata pencaharian. 

Adapun, krisis bahan baku disebabkan perubahan cuaca ekstrem, serangan hama, hingga kebijakan ekspor kelapa bulat atau tanpa diolah yang disebut mempengaruhi pasokan dalam negeri. 

Kendati demikian, informasi yang diterima buruh, perusahaan telah menyanggupi untuk membayar hak-hak pekerja terdampak sesuai aturan pesangon. Manajemen perusahaan juga akan mempertimbangkan rekrutmen baru apabila pasokan bahan baku telah stabil. 

Saat dikonfirmasi ulang ke Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi terkait PHK di perusahaan pengolahan kelapa terbesar di Riau itu. Kendati demikian, dia tak memungkiri 

"Saya baru dengar informasi itu, nanti kita cek. Kalau krisis bahan baku, memang itu sering terjadi, dari impor nya susah Bea Cukai juga kan kadang-kadang main disana,"ujar pria yang akrab disapa Noel kepada Bisnis, dihubungi terpisah. 

Namun, Noel memastikan pihaknya akan melakukan verifikasi lebih lanjut atas informasi tersebut. Apalagi, pabrik tersebut banyak menyerap tenaga kerja dan ribuan orang bergantung pada pekerjaan tersebut. 


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper