Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati akhirnya berjanji akan merilis data APBN KiTa pada pertengahan pekan ini, setelah menundanya dengan alasan para pimpinan sibuk.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Deni Surjantoro menyampaikan bahwa rencananya, rilis data fiskal terbaru akan berlangsung pada pekan ini, meskipun belum ada tanggal pasti.
"InsyaAllah [konferensi pers APBN KiTa] jadi, semoga sesuai rencana. Pertengahan minggu, tanggalnya belum pasti," ujar Deni kepada Bisnis, Minggu (9/3/2025).
Menteri Keuangan Sri Mulyani dan seluruh jajarannya memiliki 'utang' untuk menyampaikan data APBN Januari dan Februari 2025 secara rinci kepada masyarakat, seperti mencakup penerimaan pajak, belanja negara, pembiayaan, hingga utang negara.
Biasanya, Kemenkeu menggelar konferensi pers APBN KiTa setiap bulan pada pekan ketiga atau keempat. Misalnya, konferensi pers yang berlangsung pada Januari 2025 berisi paparan data APBN per Desember 2024 atau bulan sebelumnya.
Kemenkeu belum kunjung menggelar konferensi pers APBN KiTa pada Februari 2025, sehingga publik belum mengetahui bagaimana penggunaan uang rakyat sepanjang Januari 2025. Apalagi, pada bulan tersebut telah berlaku sistem inti perpajakan atau Coretax yang menuai sorotan besar karena gangguan tak berkesudahan.
Baca Juga
Pada awal Maret 2025, Deni menyampaikan kepada Bisnis bahwa alasan belum terselenggaranya konferensi pers APBN KiTa adalah karena jadwal Sri Mulyani dan jajarannya yang padat.
Sepekan berselang, ketika dijumpai di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Jumat (7/3/2025), Sri Mulyani mengaku bahwa dia belum merilis data APBN KiTa karena masih melakukan penyesuaian. Namun, dia tidak merinci penyesuaian apa yang dimaksud.
"Nanti kalau kita sudah selesaikan seluruh adjusment, kita akan segera memberikan penjelasan," ujar Sri Mulyani ketika ditanya kapan akan merilis data APBN KiTa.
Saat ditanya mengenai alasan ditundanya APBN KiTa Januari 2025, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu enggan memerinci lebih lanjut.
"Tadi, kan, sudah dijawab. Terima kasih, ya," ujarnya sambil berjalan menuju mobil yang telah menunggunya.
Setelah menuai berbagai sorotan, akhirnya Kemenkeu berjanji akan merilis data APBN KiTa pada pertengahan pekan ini.
Penundaan Rilis Data APBN KiTa Bisa Berdampak Negatif
Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat turut menyoroti dan mempertanyakan Kementerian Keuangan yang belum merilis laporan APBN KiTa per Januari 2025.
Padahal, laporan tersebut diperlukan demi menjaga kepercayaan publik dan kredibilitas ekonomi, Kementerian Keuangan secara rutin menerbitkan laporan bulanan APBN KiTa sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas.
Achmad menelisik, jika sekadar faktor teknis yang menyebabkan keterlambatan, mengapa hingga kini belum ada kejelasan terkait kapan laporan tersebut akan dipublikasikan?
“Kemungkinan lain yang patut dicermati adalah kondisi penerimaan negara yang tidak sesuai target,” ungkapnya dalam keterangan resmi, Jumat (7/3/2025).
Kurangnya transparansi dalam pengelolaan APBN bisa berdampak serius bagi ekonomi nasional. Investor, pelaku pasar, hingga lembaga keuangan internasional sangat bergantung pada data fiskal yang dipublikasikan pemerintah untuk menilai kondisi ekonomi suatu negara.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky menuturkan publikasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kinerja dan Fakta (APBN KiTa) berguna untuk memantau postur fiskal secara berkala.
“Ini cukup penting, apakah di bawah target, di atas target, ini menjadi acuan kita untuk melihat kondisi fiskal dan perekonomian terkini,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (7/3/2025).
Dengan tidak adanya publikasi dalam dua bulan terakhir, Riefky berpandangan bahwa hal tersebut justru menurunkan aspek transparansi yang ada.
Terlebih, para investor yang menempatkan uangnya di Surat Utang Negara (SUN) juga perlu mengetahui dan melakukan penilaian atau evaluasi terhadap kondisi perekonomian Tanah Air saat ini.
Riefky berpandangan bahwa tanpa adanya transparansi dan keterbukaan publik dari APBN KiTa, maka investor hanya dapat berspekulasi dengan realisasi seadanya.
“Jadi ada informasi asimetri dan itu berdampak negatif baik untuk capital flow maupun sentimen investor,” lanjutnya.
Ekonom Oversea-Chinese Banking Corp Lavanya Venkateswaran menyampaikan bahwa para investor sedang menunggu data terbaru untuk mengukur dampak dari langkah-langkah fiskal baru-baru ini dengan lebih baik.
Kurangnya informasi mengenai kondisi fiskal terbaru dapat mempengaruhi sentimen investor. Rupiah turun 2,9% dalam tiga bulan terakhir, menjadikannya mata uang dengan performa terburuk di Asia, sementara indeks saham utama telah turun 10% selama periode tersebut. Sentimen pasar obligasi juga terpengaruh.
Pakar strategi pendapatan tetap dan makro di PT Mega Capital Lionel Priyadi menyampaikan tanpa informasi itu, imbal hasil obligasi tidak dapat mengikuti reli bullish yang telah terjadi di pasar obligasi Amerika Serikat selama dua minggu terakhir.
“Penundaan yang berkepanjangan dapat menciptakan sentimen negatif,” tuturnya, dilansir dari Bloomberg.
