Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memberi sinyal bahwa penyaluran subsidi diharapkan tak lagi berbasis komoditas, seperti mekanisme subsidi BBM saat ini, dalam 2 tahun ke depan.
"Saya berpikir dan saya sampaikan kepada Presiden [Prabowo Subianto], dalam 2 tahun ke depan kita mungkin bisa mencapai satu harga, tidak ada lagi subsidi untuk barang, seperti BBM, Solar," kata Luhut dalam acara Economic Outlook 2025, Kamis (20/2/2025).
Menurut Luhut, bantuan sosial berupa subsidi dari pemerintah mestinya langsung diberikan ke individu masyarakat yang berhak menerima. Artinya, dia menyarankan untuk subsidi langsung yang berbasis penerima manfaat, bukan komoditas seperti BBM.
Penyaluran subsidi langsung berbasis penerima manfaat, menurut Luhut, merupakan opsi terbaik agar negara dapat menghemat anggaran hingga miliaran dolar Amerika Serikat (AS).
Luhut juga menilai pemerintah dapat memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) milik anak bangsa untuk menerapkan penyaluran subsidi BBM tepat sasaran.
“Dengan kecerdasan buatan [AI], kita bisa mengidentifikasi kendaraan mana yang berhak mendapatkan jenis bahan bakar tertentu. Pemerintah juga terus memperbaiki teknologi ini, yang dikembangkan oleh lebih dari 300 anak muda Indonesia," ungkapnya.
Baca Juga
Sebelumnya, saat masih menjabat sebagai menteri koordinator bidang kemaritiman dan investasi, Luhut juga sempat membeberkan rencana pemerintah untuk membatasi pembelian BBM subsidi, seperti Pertalite, agar tepat sasaran menggunakan teknologi AI.
“Tetapi tepat sasaran BBM yangg perlu dapat subsidi itu yang kita lakukan dengan AI karena itu juga bagian daripada government teknologi," kata Luhut kala itu.
Dia menegaskan, pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga BBM dalam rangka pembatasan Pertalite. Alih-alih kenaikan harga, penggunaan AI dinilai lebih efektif dan efisien.
Skema BLT
Presiden Prabowo Subianto memang berkeinginan untuk mengganti skema subsidi yang selama ini menyasar ke barang atau komoditas menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
