Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi mengungkapkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa otomatis terdampak efisiensi senilai Rp49,6 miliar.
Hendrar menyampaikan melalui efisiensi tersebut, pagu anggaran LKPP 2025 tersisa Rp117,11 miliar dari pagu awal senilai Rp166,71 miliar.
Setidaknya, terdapat tiga potensi dampak efisiensi mulai dari penguatan regulasi pengadaan barang/jasa, percepatan transformasi digital pengadaan, serta rincian output prioritas nasional.
"Kegiatan pelaksanaan strategis yang berpotensi tersebut dari efisiensi adalah penguatan regulasi, pasti terkait dengan RUU menjadi agak terhambat," ujarnya dalam Raker dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/2/2025).
Hendrar menjelaskan bahwa percepatan transformasi digital pengadaan dengan katalog versi 6 juga akan terdampak. Meski demikian, pihaknya ingin tetap maksimal memberikan layanan terbaik, termasuk migrasi yang sudah kita targetkan maksimal 20 Maret 2025.
Sejalan dengan efisiensi itu pula, LKPP melakukan penyesuaian target output nasional yang disesuaikan dengan Asta Cita Prabowo.
Baca Juga
Utamanya, Asta Cita nomor 2 terkait produk ramah lingkungan. Kemudian Asta Cita nomor 3, nomor 5, dan nomor 7.
"Kita berupaya untuk tetap all out, bisa menyesuaikan menjadi bagian daripada program LKPP yang bisa kita selesaikan," tuturnya.
Meski demikian, Hendrar menyampaikan lembaganya telah sejak lama melakukan efisiensi dengan melakukan digitalisasi, sejalan dengan LKPP yang menyediakan e-catalog. Bahkan dalam melakukan kurasi UMKM yang masuk dalam e-catalog, LKPP bersama Telkom berencana menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Sementara menanggapi efisiensi atas arahan Prabowo, lembaganya menerapkan kebijakan bekerja tiga hari di kantor dan dua hari dengan sistem work from anywhere.
"Kamis-Jumat kami Work From Anywhere dan kantor kami LKPP di Kamis-Jumat itu kita minimalkan untuk pemakaian listrik, telepon, air dengan harapan supaya biaya operasional bisa kita tekan," jelasnya.
Terpisah, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Umum LKPP Dwi Rahayu Eka Setyowati mengungkapkan bahwa lembaganya terus berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik dengan tetap mengutamakan kepentingan publik meskipun adanya penyesuaian anggaran.
"Kami terus berupaya memberikan layanan terbaik dan prima bagi seluruh stakeholder dengan memastikan bahwa efisiensi anggaran tidak menghambat operasional serta kualitas layanan yang kami berikan," ujar Dwi dalam keterangan resmi, Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Dwi juga menyampaikan bahwa LKPP akan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia serta meningkatkan efektivitas kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga. Dengan strategi ini, harapannya proses pengadaan barang/jasa pemerintah tetap berjalan optimal dan transparan.
Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana negara tanpa mengorbankan kualitas layanan publik. Dengan strategi yang tepat, LKPP optimistis dapat menjaga keberlanjutan layanan pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan efisien.
