Bisnis.com, JAKARTA — PT PLN (Persero) mengungkap rencana pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) belum akan masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.
VP of Energy Transition and Climate Change PLN Anindita Satria Surya mengatakan, salah satu proyek pilot pensiun dini PLTU yang tengah dalam perencanaan saat ini adalah PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW).
“Skema yang PLTU Cirebon adalah refinancing artinya ada donor yang membiayai pembiayaan dari Cirebon pada saat itu akan disetop, itu dimajukan yang awalnya 2042 ke 2035 seperti itu. Itu yang saat ini masih berproses, yang danai ADB,” kata Anindita di Kantor Bisnis Indonesia, Rabu (12/2/2025).
Dia menerangkan bahwa rencana tersebut masih dalam proses penggodokan dan belum dimasukkan ke RUPTL tahun ini, melainkan RUPTL periode 2026-2035. Anin menegaskan bahwa perincian terkait penggantian pembangkit listrik masih dalam proses.
“PLTU Cirebon kalau itu dipensiunkan itu akan selesai, RUPTL terbaru ini selesainya 2025-2034, artinya masih ada 1 tahun jadi itu belum masuk, masuk tapi sebagai indikasi narasi saja Cirebon akan dilakukan pensiun dini,” tuturnya.
Sebelum itu, dia juga menerangkan bahwa pihaknya tengah menantikan peta jalan pensiun dini PLTU yang tengah disusun pemerintah. Dalam hal ini, PLN ikut memberikan masukkan.
Baca Juga
“Cuma untuk detail penggantinya apa baru akan di RUPTL tahun depannya lagi, baru disebut akan dipensiunkan dan ada list penggantinya di RUPTL 2026-2035,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan tetap menjalankan pensiun dini PLTU secara bertahap.
Menurutnya, untuk tahap awal pemerintah berencana memensiundinikan PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW). Ketua Umum Golkar itu mengeklaim pensiun dini PLTU dilakukan secara bertahap lantaran keterbatasan biaya. Di sisi lain, pihaknya tidak mau memberatkan rakyat menggunakan uang anggaran belanja dan pendapatan negara (APBN).
Dia menekankan ada dua syarat untuk bisa melakukan pensiun dini PLTU. Dua syarat itu yakni ada investor yang membiayai dan ada pembangkit pengganti.
"Jadi kalau ada yang biayai murah gini, alhamdulillah. Bila perlu kita pensiunkan semua yang penting ada yang biayai. Jangan maksa negara kita mempensiunkan dini, tapi omon-omon, tapi uangnya nggak ada," kata Bahlil dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (3/2/2025).
Lebih lanjut, Bahlil memastikan pemerintah tetap akan memensiundinikan PLTU Cirebon-1. Adapun, PLTU Cirebon 1 dipilih untuk tahap awal karena dari segi biaya yang paling memungkinkan.
Pensiun dini PLTU Cirebon-1 akan menggunakan dana dari Asian Development Bank (ADB) melalui skema Energy Transition Mechanism (ETM).
Berdasarkan bahan paparan Bahlil, untuk pengganti PLTU Cirebon yang akan dipensiunkan, pemerintah menyiapkan empat pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT).
Keempatnya adalah pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 346 MW, PLTS + BESS 770 MW, pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB) sebesar 1.000 MW, dan PLTSa sebesar 12 MW.
Adapun, manfaat ekonomi pensiun dini PLTU Cirebon-1 lewat pembangunan EBT bisa membuka 39.707 lapangan kerja dengan potensi investasi US$198 juta atau setara Rp3,25 triliun (asumsi kurs Rp16.442 per dolar).
