Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengungkapkan pihaknya membutuhkan tambahan anggaran senilai Rp476,1 miliar usai dilakukan efisiensi senilai Rp1 triliun.
Rachmat mengungkapkan melalui rapat bersama Kementerian Keuangan pada 11 Februari 2025, terdapat pengurangan atas nilai efisiensi untuk Bappenas semula Rp1,08 triliun menjadi Rp1 triliun. Dengan demikian, anggaran Bappenas tersisa Rp968,05 miliar.
Pada saat yang sama, Rachmat meminta kepada DPR bahwa instansinya masih membutuhkan tambahan anggaran di tengah pemangkasan tersebut.
“Di saat yang sama, kemudian PPN Bappenas masih membutuhkan tambahan anggaran untuk pembiayaan prioritas nasional,” ungkapnya dalam Raker dengan Komisi XI DPR, Rabu (12/2/2025).
Rachmat memaparkan bahwa sasaran efisiensi difokuskan pada belanja barang belanja modal seperti kegiatan perjalanan dinas, seminar kajian, dan acara-acara seremonial pengadaan ATK, dan lain-lain.
Sementara kebutuhan tambahan anggaran terdiri dari Rp152,1 miliar untuk penunjang program prioritas dan Rp324 miliar untuk operasional, termasuk penambahan 1.590 ASN baru.
Rachmat merasa kebutuhan tambahan anggaran tersebut sangat diperlukan karena untuk mendukung kegiatan prioritas seperti Koordinasi Penguatan Tata Kelola Sistem Pangan dengan kebutuhan senilai Rp4,5 miliar.
“Dengan demikian tambahan tersebut sangat esensial kami dapat tambahan pegawai baru. Selama bebrapa tahun kami belum dapatkannya,” tutur Rachmat.
Sebelumnnya, Bappenas tercatat mendapatkan anggaran untuk 2025 senilai Rp1,97 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dari pagu 2024 yang mencapai Rp2,1 triliun atau turun sekitar Rp137,56 miliar.
Baru mulai tahun anggaran 2025, nilai itu harus terpangkas lagi sebagai kebijakan efisiensi Presiden Prabowo Subianto senilai Rp1 triliun. Dengan demikian, anggaran untuk Bappenas tersebut hanya tersisa Rp968,05 miliar.
Rencananya, pagu tersebut akan digunakan terbesar untuk gaji dan tunjangan kinerja (tukin) untuk 764 ASN dan 330 PPPK senilai Rp291,06 miliar.
Kemudian, terdapat anggaran yang cukup besar senilai Rp200 miliar yang dialokasikan untuk konstruksi paviliiun Indonesia di Osaka World Expo 2025.
