Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani meminta para bawahannya tetap semangat, meski anggaran kementerian mengalami pemangkasan.
Rosan mengaku sudah berbicara dengan jajaran dan pegawai kementerian yang dipimpinnya. Menurutnya, mereka sepakat untuk tidak menurunkan target meski terjadi pemangkasannya anggaran.
"Berapa pun anggaran yang diberikan kepada kami, kami sudah bicara ke tim, semua harus tetap semangat tinggi, harus tetap etos kerja tinggi, dan target harus tetap tercapai," ujar Rosan dalam sela acara Mandiri Investment Forum 2025 di Jakarta Pusat, Selasa (11/2/2025).
Ketika ditanya terkait adanya rencana rekonstruksi efisiensi anggaran, mantan bos Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia itu tidak menampik maupun mengkonfirmasinya.
Begitu juga ketika ditanya terkait nilai anggaran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM usai dilakukan efisiensi, Rosan tidak mau memberikan komentar.
Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan penghematan hingga Rp306,69 triliun untuk tahun anggaran 2025 lewat Inpres 1/2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kemudian menerbitkan surat nomor S-37/MK.02/2025 sebagai tindak lanjut Inpres 1/2025 tersebut. Sri Mulyani memerintahkan kementerian/lembaga (K/L) untuk melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan dalam lampiran surat itu.
Selanjutnya, setiap usulan revisi anggaran tersebut diserahkan ke DPR untuk disetujui kemudian diserahkan kembali ke Kemenkeu paling lambat tanggal 14 Februari 2025.
Kendati demikian, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad meminta pimpinan komisi parlemen untuk menunda rapat pembahasan efisiensi anggaran dengan K/L mitra kerjanya masing-masing.
Dalam surat bernomor B/1972/PW.11.01/2/2025 tertanggal 7 Februari 2025, Dasco menyampaikan pemerintah akan melakukan rekonstruksi anggaran kembali.
Pemerintah terutama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sendiri belum memberikan penjelasan terkait rekonstruksi anggaran kembali tersebut. Oleh sebab itu, kini belum jelas kelanjutan efisien belanja pemerintah seperti arahan Prabowo.
