Bisnis.com, JAKARTA – Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan hasil analisis dan rekomendasi terkait dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat, Donald Trump terhadap Indonesia.
Hal ini disampaikan mereka saat menemui Presiden Prabowo Subianto yang dihadiri Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama keempat anggotanya Chatib Basri, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Arief Anshory Yusuf di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (6/2/2025)
Anggota DEN Septian Hario Seto mengungkapkan bahwa pertemuan ini menitikberatkan pada antisipasi dan langkah strategis Indonesia dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat.
Seto mengatakan bahwa salah satu fokus utama adalah kebijakan tarif dan imigrasi yang dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia.
"Bagaimana dampak atau potensi dampak yang akan terjadi kepada Indonesia dari segi kebijakan Trump terutama terkait dengan tarif, terkait dengan imigrasi, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita, apa dampak positif dan negatifnya," ujarnya kepada wartawan.
Sementara itu, Muhammad Chatib Basri, anggota DEN lainnya, menambahkan bahwa masih terdapat ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat, terutama karena beberapa posisi kabinet di pemerintahan Trump yang belum terisi.
Baca Juga
Namun, salah satu risiko utama yang harus diantisipasi Indonesia adalah kebijakan deportasi terhadap pekerja ilegal di Amerika Serikat, yang berpotensi memicu inflasi serta suku bunga tinggi.
Menurutnya, apabila inflasi di Amerika akan naik, maka The Fed mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga bahkan mungkin akan meningkatkan bunga sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate di Amerika Serikat (AS) yang masih akan relatif tinggi.
“Belum lagi strong dollar. Ini tentu akan berpengaruh di dalam kondisi seperti ini," kata Chatib Basri.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo menekankan pentingnya reformasi struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. DEN pun merekomendasikan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech guna menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi.
“Yang penting dilakukan dan bapak presiden tadi juga mendukung adalah dilakukan yang namanya structural reform menyangkut mengenai penyederhanan izin, perbaikan iklim investasi, implementasi dari GovTech yang semakin cepat. Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles-nya itu akan bisa diatasi," pungkas Chatib.
