Bisnis.com, JAKARTA — Cita-cita Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan semua peserta menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025 dinilai tidak realistis.
Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto menilai diperlukan anggaran jumbo untuk bisa menjangkau 82,9 juta penerima.
“Jika penambahan anggaran tidak sepadan, ya, tidak realistis [semua peserta menerima manfaat MBG hingga akhir 2025],” kata Eko kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).
Bahkan, dia menyebut tambahan anggaran senilai Rp100 triliun juga belum bisa menjangkau semua penerima manfaat MBG.
Sebagai pengingat, pada 17 Januari 2025, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan bahwa MBG membutuhkan tambahan anggaran Rp100 triliun agar bisa mencakup 82,9 juta penerima.
Maka dari itu, menurut Eko, lama waktu pelaksanaan MBG sangat berkaitan erat dengan anggaran dana yang tersedia dan kesiapan dapur mitra pemerintah di program ini.
Baca Juga
“Anggaran yang sudah jelas kan baru Rp71 triliun sehingga jangkauannya ya masih sebatas target dengan Rp71 triliun tersebut,” tuturnya.
Lebih lanjut, Eko menyebut semestinya penerima manfaat dari program MBG harus dilakukan secara selektif. Hal ini seiring dengan anggaran yang terbatas.
Dia mengatakan bahwa sekolah yang diprioritaskan seharusnya adalah sekolah yang didominasi siswa dari keluarga miskin, sekolah di daerah tertinggal, serta daerah masyarakat miskin di perkotaan.
“Siswa dari keluarga miskin memiliki probabilitas tinggi untuk kurang gizi, tidak sarapan, dan kurang akses fasilitas belajar sehingga perlu diutamakan,” jelasnya.
Pangkas Anggaran
Di sisi lain, Eko juga menyinggung pemangkasan anggaran di beberapa kementerian/lembaga yang diperuntukkan untuk mendukung program MBG. Menurutnya, realokasi anggaran ini semestinya tidak hanya untuk menambah program MBG saja.
“Salah satunya adalah mengalokasikan tambahan anggaran untuk MBG, namun seharusnya jangan semuanya ke MBG, mengingat penciptaan lapangan kerja juga penting,” ujarnya.
Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melalui surat nomor S-37/MK.02/2025 tentang Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan APBN 2025 mencantumkan 16 item yang sekurang-kurangnya perlu dipangkas anggarannya per kemetrian/lembaga.
Adapun, alat tulis kantor (ATK) menjadi item belanja yang mengalami efisiensi paling besar atau 90%, diikuti percetakan dan souvenir 75,9% hingga kegiatan seremonial dipangkas 56,9%.
Alhasil, setiap k/l harus melakukan revisi anggarannya sesuai persentase pemangkasan yang ditentukan Kemenkeu dalam lampiran surat nomor S-37/MK.02/2025 itu.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan semua penerima mendapatkan manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga akhir 2025.
Asal tahu saja, sudah satu bulan MBG —yang menjadi program prioritas Presiden Prabowo— digulirkan sejak 6 Januari 2025 silam. Adapun, penerima MBG bukan hanya untuk siswa di sekolah, melainkan juga untuk santri, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak balita.
Selama 1 bulan berjalan, belum seluruh sekolah mendapat manfaat dari MBG.
“Pak Presiden ingin semua mendapat manfaat [program Makan Bergizi Gratis] akhir 2025,” kata Kepala BGN Dadan Hindayana kepada Bisnis, Kamis (6/2/2025).
Dadan menyampaikan bahwa terdapat tiga faktor kunci dalam pelaksanaan program prioritas Prabowo, antara lain anggaran, sumber daya manusia (SDM), dan infrastruktur.
Dari ketiga kunci tersebut, Dadan mengeklaim bahwa anggaran untuk pelaksanaan MBG sudah selesai. Kini, SDM hingga infrastruktur tengah dalam proses pendidikan dan percepatan.
Lebih lanjut, Dadan juga meminta agar sekolah yang belum mendapatkan MBG untuk bersabar. “Sekolah yang belum dapat [program MBG] hanya masalah waktu saja,” katanya.
