Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah masih akan mengkaji sejumlah kebijakan untuk merespons perang dagang antara Amerika Serikat dengan China.
Kendati demikian, Airlangga menyatakan pemerintah akan menjaga agar tidak ada perdagangan ilegal yang masuk ke Indonesia. Menurutnya, penambahan beban tarif masuk 10% atas barang China ke Amerika Serikat (AS) akan meningkat perdagangan ilegal.
"Jadi kita kunci pasar perdagangan ilegal karena kita tidak ingin barang itu mencari market lain yang besar," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (5/2/2025).
Lebih lanjut, politisi Partai Golkar itu menyatakan China juga masih bergantung kepada barang-barang dari Indonesia terutama produk baja dan turunannya.
Sementara dengan AS, Airlangga menyatakan neraca perdagangan Indonesia kerap mencatat kinerja positif. Oleh sebab itu, sambungnya, pemerintah Indonesia belum merubah posisinya terhadap China dan AS.
"Tentu ini semuanya akan kita jaga," katanya.
Baca Juga
Sebagai informasi, AS resmi menerapkan tarif 10% terhadap produk China per tengah malam waktu Washington pada Selasa (4/2/2025). Dalam hitungan detik, pemerintah China membalas kebijakan AS tersebut.
Beijing mengumumkan tarif tambahan pada sekitar 80 produk yang akan mulai berlaku pada 10 Februari 2025, meluncurkan penyelidikan antimonopoli terhadap Google, memperketat kontrol ekspor pada mineral penting, hingga menambahkan dua perusahaan AS ke dalam daftar hitam entitas yang tidak dapat diandalkan.
"Perang tarif besar-besaran tidak menguntungkan China. Sebaliknya, China kemungkinan akan menanggapi tarif terutama melalui stimulus domestik," kata Larry Hu, kepala ekonomi China di Macquarie Group Ltd., dilansir dari Bloomberg, Selasa (4/2/2025).