Bisnis.com, JAKARTA — Kantor Staf Presiden (KSP) meminta agar Perum Bulog menyerap gabah kering panen (GKP) di tingkat petani sesuai dengan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebesar Rp6.500 per kilogram.
Berdasarkan pantauan KSP, GKP di tingkat petani masuk ke dalam kategori status harga waspada dengan disparitas rendah. Secara mingguan, harga GKP di tingkat petani meningkat di 11 provinsi, turun di 7 provinsi, dan tetap di 1 provinsi.
Deputi III KSP Edy Priyono menyatakan bahwa harga GKP di tingkat petani berada di bawah HPP yang telah ditentukan. Per 31 Januari 2025, harga GKP tingkat petani di pasar adalah Rp6.378 per kilogram.
Padahal, Edy menjelaskan bahwa belum lama ini pemerintah telah melakukan penyesuaian HPP untuk GKP dari Rp6.000 per kilogram menjadi Rp6.500 per kilogram.
“Setelah harga HPP GKP itu dinaikkan, ternyata harga pasarnya turun, mungkin ini terkait produksi, kita nggak tahu,” kata Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi 2025 di YouTube Kemendagri, Selasa (4/2/2025).
Edy menilai harga GKP tingkat petani di pasar yang berada di bawah HPP ini menjadi tantangan sekaligus perhatian, terutama bagi Bulog agar bisa melakukan penyerapan dengan harga sesuai HPP.
Baca Juga
“Kalau GKP-nya tinggi, itu biasanya harga berasnya tinggi. Sedangkan kalau harganya terlalu rendah, ini kasihan para petani. Oleh karena itu, baik itu di atas maupun di bawah ini sama-sama perlu perhatian,” ungkapnya.
Merujuk data, Edy menyebut ada 10 kabupaten/kota dengan harga GKP di tingkat petani tertinggi per 31 Januari 2025. Salah satu wilayah dengan harga GKP di tingkat petani tertinggi adalah di kabupaten Pesisir Selatan yang mencapai Rp7.700 per kilogram.
Di sisi lain, dia juga mengungkap ada 10 kabupaten/kota denga harga GKP di tingkat petani terendah. Bahkan, harganya sangat jauh dari HPP Rp6.500 per kilogram, yakni di kabupaten Banyu Asin yang harganya dipatok Rp5.283 per kilogram.
“Untuk 10 daerah dengan harga tertinggi ini mohon perhatian, karena ini nanti implikasinya ke harga beras yang akan tinggi. Sedangkan 10 kabupaten/kota dengan harga terendah ini tantangannya bgmn untuk membantu para petani,” tuturnya.
Berkaca dari masih adanya wilayah dengan harga GKP di tingkat petani yang tidak sesuai dengan HPP, Edy pun menyatakan pihaknya bersama dengan instansi terkait terus melakukan pemantauan agar terjadi penyerapan gabah oleh Bulog sesuai HPP.
