Bisnis.com, JAKARTA — Tepat 100 hari Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memimpin pemerintahan sejak dilantik pada 20 Oktober 2024, sederet gebrakan kebijakan ekonomi terus bermunculan.
Sebut saja pada awal November 2024 Prabowo menerapkan kebijakan hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total mencapai Rp2,4 triliun.
Sementara kebijakan kontroversial yang mengisi sisa akhir 2024, yakni terkait Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pada akhirnya Prabowo hanya mengenakan tarif PPN 12% terhadap barang mewah yang disertai insentif fiskal untuk dukung daya beli.
Teranyar, pada hari ke-95 dirinya menjabat sebagai presiden, Prabowo mengarahkan efisiensi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) serta daerah total senilai Rp306 triliun untuk membiayai program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ekonom Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM UI) Teuku Riefky memandang fokus kebijakan Prabowo pada dasarnya memang kepada kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.
Riefky tak heran bila Prabowo melakukan pemangkasan anggaran seluruh K/L dan daerah untuk membiayai program-programnya.
Pasalnya perlu diingat, Prabowo juga melakukan pelebaran kabinet dengan penyesuaian jumlah kementerian, begitu pula dengan menteri dan wakil menteri. Sebut saja Kementerian Keuangan yang kini memiliki tiga wakil menteri.
“Konsekuensi fiskal tentu cukup besar tapi bukan hanya dari progam tapi dari langkah-langkah lain dari pemerintahan Prabowo, seperti pelebaran kabinet, konsekuensi fiskalnya lebih besar,” ujarnya, dikutip pada Selasa (28/1/2025).
Riefky mengestimasikan pelebaran kabinet setidaknya membutuhkan anggaran sekitar Rp39,55 triliun hingga Rp158,21 triliun untuk gaji dan tunjangan PNS serta belanja barang.
Di sisi lain, melihat program Quick Win dalam APBN 2025, padahal Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengalokasikan Rp121 triliun untuk menunjang tujuh program.
Mulai dari MBG senilai Rp71 triliun, Pemeriksaan Kesehatan Gratis Rp3,2 triliun, Pembangunan RS Lengkap Berkualitas di Daerah Rp1,8 triliun, dan Penuntasan TBC Rp8 triliun.
Selain itu, juga program Renovasi Sekolah senilai Rp20 triliun, Sekolah Unggulan Terintegrasi Rp2 triliun, serta Lumbung Pangan Nasional Daerah dan Desa mencapai Rp15 triliun.
Tampaknya, alokasi tersebut masih kurang sehingga membutuhkan dana lebih yang akan diambil dari anggaran K/L dan daerah.
Berikut Sejumlah Kebijakan Ekonomi dalam 100 Hari Prabowo-Gibran:
- Hapus tagih piutang macet 67.000 UMKM dengan total piutang Rp2,4 triliun.
- Penerapan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Barang dan jasa lainnya tetap 11% dengan kebijakan 11/12 x 12%.
- Insentif fiskal hampir Rp40 triliun seperti diskon tarif listrik, bantuan pangan, hingga PPN Ditanggung Pemerintah untuk properti dan kendaraan listrik.
- Upah Minimum Provinsi (UMP) naik 6,5%.
- Program MBG senilai Rp71 triliun.
- Pangkas belanja K/L dan Transfer ke Daerah (TKD) senilai Rp306 triliun.
- Tidak impor beras, jagung, garam, dan gula.
