Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia disebut tengah berupaya untuk menunda ekspor sejumlah kargo liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair. Hal ini dilakukan lantaran kondisi permintaan energi domestik yang meningkat.
Dikutip dari Bloomberg, Jumat (24/1/2026), sumber yang mengetahui isu itu menyebut bahwa pemerintah telah meminta eksportir untuk menahan pengiriman terjadwal tahun ini. Bahkan, salah satu informan tersebut mengatakan penundaan ekspor diminta berlaku hingga 2026.
Sumber lainnya menyebut bahwa Indonesia mungkin perlu menahan sekitar 50 pengiriman LNG untuk memenuhi konsumsi dalam negeri. Adapun, menurut Ship-tracking Data, ekspor LNG Indonesia tahun lalu mencapai 300 kargo.
Sebagai eksportir LNG terbesar keenam di dunia, Indonesia disebut sebagai pemasok yang masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan domestik sehingga menghambat pasokan LNG di pasar global.
Pada saat yang sama, Mesir yang juga merupakan eksportir LNG kini mengimpor LNG untuk menutupi produksi yang menurun. Di sisi lain, Malaysia tengah mempertimbangkan untuk menerima lebih banyak pengiriman.
Saat dikonfirmasi Bisnis terkait kabar tersebut melalui pesan singkat, Sekjen Kementerian ESDM Dadan Kusdiana tak menanggapi hingga berita ini diturunkan.
Baca Juga
Diberitakan Bisnis sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberi sinyal kemungkinan untuk menutup keran ekspor gas demi memenuhi kebutuhan dalam negeri.
Opsi tersebut disampaikannya langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto saat seremoni peresmian proyek strategis ketenagalistrikan di PLTA Jatigede, Sumedang, Jawa Barat, Senin (20/1/2025).
Bahlil menyampaikan bahwa kementeriannya tengah mendorong prioritas penggunaan gas bumi dari blok-blok garapan kontraktor untuk diserap sepenuhnya di dalam negeri. Dia menambahkan, keran ekspor gas dibuka bila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.
“Pak Presiden agar kita tidak defisit terhadap konsumsi kita, saya minta izin dalam perencanaan kami ke depan seluruh konsesi-konsesi gas yang ada di Indonesia kami prioritas kebutuhan dalam negeri,” ujar Bahlil.
Bahlil menuturkan, alokasi gas domestik itu bakal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik dan program hilirisasi industri.
Prioritas alokasi gas untuk dalam negeri ini tak lepas dari meningkatnya kebutuhan gas yang signifikan selama periode 2025-2030. Selama 5 tahun mendatang, kebutuhan gas untuk memenuhi sektor pembangkit mencapai 1.741 billion British thermal unit per day (BBtud). Kebutuhan gas diproyeksikan naik ke level 2.695 BBtud pada 2034 mendatang.
“Kalau kita belum cukup, mohon maaf Bapak Presiden, atas arahan Bapak Presiden kami belum mengizinkan untuk ekspor, tapi kalau kebutuhan dalam negeri sudah cukup kita akan melakukan ekspor,” kata dia.
