.jpg){kind=small}
Bisnis.com, JAKARTA -- Pengelolaan layanan Bis Kita Trans Pakuan Kota Bogor beralih ke Pemerintah Kota Bogor per 1 Januari 2025. Pengambilalihan ini sejalan dengan berkurangnya pagu anggaran BTS Kementerian Perhubungan.
Plt. Kepala BPTJ, Suharto, mengatakan saat ini pemerintah pusat sedang menerapkan kebijakan rasionalisasi anggaran yang berimbas pada pengurangan sejumlah program dan kegiatan di Kementerian Perhubungan.
“Dengan adanya rasionalisasi anggaran tersebut, tidak mungkin lagi Pemerintah Pusat mengalokasikan anggaran untuk program subsidi Layanan Angkutan Umum Massal Perkotaan dengan Skema Pembelian Layanan (BTS) di Kota Bogor,” kata Suharto dalam keterangan resmi, Selasa (14/1/2025).
Meski demikian, Suharto mengklaim proses pengalihan ini sebagaimana surat kesanggupan pelimpahan subsidi angkutan umum dengan skema BTS di Kota Bogor Tahun 2025 dari Dinas Perhubungan Kota Bogor kepada BPTJ tanggal 25 Juni 2024 lalu.
Sebagaimana diketahui, layanan Bis Kita Trans Pakuan di Kota Bogor, yang diluncurkan sejak November 2021, merupakan program subsidi yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Bogor melalui mekanisme BTS (Buy The Service).
“Program ini bersifat stimulus, di mana pada akhirnya diharapkan Pemerintah Kota dapat mengambil alih pengelolaan dari Pemerintah Pusat,” kata Suharto.
Baca Juga
Suharto menjelaskan bahwa proses serah terima pengelolaan sudah mulai dilakukan sejak tahun 2023. Namun, karena Pemkot Bogor belum siap untuk mengambil alih pada saat itu, Kementerian Perhubungan memperpanjang layanan.
"Pada tahun lalu, Kota Bogor telah menyatakan kesiapan untuk mengelola Bis Kita dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar. Ini menunjukkan bahwa pengalihan ini tidak dilakukan secara sepihak atau mendadak, melainkan melalui proses yang cukup panjang," ujar Suharto.
