Bisnis, JAKARTA— Pengembang kawasan industri menghadapi tantangan berupa lesunya kinerja manufaktur. Namun, masih ada peluang dari investor kelas kakap untuk menyediakan kawasan dengan teknologi tinggi dan ramah lingkungan.
Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengatakan tahun ini investasi sektor manufaktur seperti elektronik dan kendaraan listrik masih menunjukkan minat yang stabil, utamanya dari investor asing. Penyedia lahan akan fokus mengembangkan kawasan industri nasional dan melakukan penyesuaian tren pasar, seperti pengembangan kawasan industri berbasis ramah lingkungan dan digital atau yang dikenal saat ini dengan sebutan Smart Eco Industrial Park.
Peluang ini pun membawa optimisme di tengah kontraksi kinerja manufaktur. Indeks pembelian manajer (PMI) yang dirilis S&P Global mencatat bahwa kinerja manufaktur telah terjebak di zona kontraksi sejak Juli. Berita tersebut merupakan satu dari lima berita pilihan redaksi Bisnisindonesia.id dalam Top 5 News, Sabtu (14/12/2024). Simak ulasan singkatnya berikut ini.
Tantangan Kawasan Industri Menjawab Kebutuhan Raksasa Teknologi
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), total luas lahan kawasan industri mencapai 94.054 hektare per November 2024. Lahan terisi mencapai 59,76% atau 56.423 hektare dan sisanya sebesar 40,24% atau seluas 37.631 hektare merupakan lahan yang masih tersedia untuk lokasi investasi.
Menurut Himpunan Kawasan Industri (HKI), hal ini menunjukkan penjualan lahan di kawasan industri pada tahun 2024 menunjukkan hasil yang cukup stabil meski ada beberapa tantangan ekonomi global dan domestik. Apalagi, Kementerian Perindustrian melihat pengembangan kawasan industri yang masuk dalam proyek strategis nasional (PSN) bisa mencapai Rp2.785 triliun hingga 2039.
Sejumlah perusahaan tercatat telah mengumumkan komitmen investasinya. Sebagai contoh, produsen pendingin ruangan terbesar dunia asal Jepang, PT Daikin Industries Indonesia (DIID) resmi menyelesaikan pembangunan pabrik AC full-scale pertama di Indonesia dengan nilai investasi mencapai Rp3,3 triliun. Pabrik tersebut berlokasi Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang.
Pemerintah juga sedang melobi peningkatan investasi raksasa teknologi Apple Inc. di Indonesia hingga Rp15 triliun, meski belum ada kata sepakat. Bagaimana tanggapan para pengelola kawasan industri di Tanah Air? Simak artikel selengkapnya di Bisnisindonesia.id.
Prospek Cerah Proyek LNG di Tengah Minimnya Gas Pipa
Keberadaan gas alam cair atau liquefied natural gas (LNG) di Tanah Air kian diminati sebagai sumber energi, terutama di tengah minimnya pasokan gas pipa dalam beberapa tahun terakhir.
Terlebih, dalam 10 tahun ke depan Indonesia bahkan diperkirakan mengalami surplus gas hingga 1.715 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd) yang berasal dari sejumlah proyek potensial, termasuk peningkatan produksi LNG. Sejalan dengan itu, sejumlah perusahaan juga sudah mulai berlomba-lomba masuk ke dalam proyek LNG, seperti halnya yang dilakukan PT Pertamina International Shipping (PIS), belum lama ini.
Melalui Papua Bersama Konsorsium, Subholding Integrated Marine Logistics Pertamina itu bakal terlibat langsung dalam proyek pengembangan fasilitas regasifikasi darat (land-based regasification plant) dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) LNG di Papua Utara.
Selain PT PIS, PT Sumber Energi Andalan Tbk. (ITMA) juga tengah mengerjakan proyek pembangunan processing LNG di Jawa Timur, dengan nilai investasi mencapai sekitar US$28 juta atau setara dengan Rp445,76 miliar (asumsi kurs Rp15.920 per dolar AS). Bagaimana perkembangan proyek LNG lainnya? Simak artikel selengkapnya melalui tautan yang tersedia.
Langkah Taktis ECB Pangkas Suku Bunga Demi Pertumbuhan
Bank sentral Eropa atau ECB memangkas suku bunga acuannya pada pengujung 2024 sebagai upaya membangkitkan perekonomian yang lesu. Pelonggaran diyakini akan berlanjut pada tahun depan.
Bank sentral untuk 20 negara yang menggunakan mata uang euro ini menurunkan suku bunga deposito bank, yang mendorong kondisi pembiayaan di benua biru menjadi 3% dari 3,25%. Suku bunga tersebut berada pada rekor 4,0% hanya pada Juni 2024.
ECB mengisyaratkan bahwa pemangkasan lebih lanjut dimungkinkan dengan menghapus referensi untuk mempertahankan suku bunga. ECB mengatakan ekonomi 'cukup ketat' untuk tingkat biaya pinjaman yang mengekang pertumbuhan ekonomi. Namun, kondisi ini masih tetap ketat karena kebijakan moneter masih tetap ketat dan kenaikan suku bunga di masa lalu masih menular ke stok kredit yang ada.
Apa saja faktor yang mendukung pemangkasan suku bunga oleh ECB? Artikel selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.
Fintech Kontribusi ke Pajak Digital Hampir Rp3 Triliun, Kalahkan Kripto
Negara menerima setoran pajak dari sektor pinjaman berbasis fintech hampir Rp3 triliun dalam 5 tahun terakhir, lebih besar ketimbang pajak kripto yang mencapai ratusan miliar rupiah.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak fintech peer-to-peer (P2P) lending alias pinjaman online (pinjol) capai Rp2,86 triliun, dan pajak yang dipungut oleh pihak lain atas transaksi pengadaan barang dan/atau jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (pajak SIPP) sebesar Rp2,71 triliun.
Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 98 penyelenggara fintech lending yang terdaftar di OJK per September 2024. Adapun total aset mereka mencapai Rp8,1 triliun.
Lalu, pajak digital dari perusahaan teknologi, termasuk raksasa seperti Google yang disebut sebagai Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik atau PPN PMSE mencapai Rp24,49 triliun. Total pajak dari sektor usaha ekonomi digital alias pajak digital sebesar Rp31,05 triliun hingga 30 November 2024. Sektor mana yang menjadi incaran pemerintah? Berita selengkapnya bisa diakses di Bisnisindonesia.id.
Bank Indonesia Rampungkan Tahapan Awal Rupiah Digital
Bank Indonesia (BI) telah merampungkan proof of concept rupiah digital tahap pertama yang merupakan bagian dari Proyek Garuda. Penyelesaian tahap pertama tersebut merupakan satu dari tiga tahap pengembangan Rupiah Digital yang telah dimulai sejak tahun 2022 dengan melewati proses penyusunan white paper, consultative paper, dan laporan konsultasi publik.
Dalam laporan resminya yang dikutip Jumat (13/12/2024), potensi rupiah digital untuk memperkuat ekosistem sistem pembayaran Indonesia dapat terwujud apabila dapat mencapai tiga tujuan. Pertama, menjadi alat pembayaran digital yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Kedua, mendukung pelaksanaan tugas BI di bidang moneter, makroprudensial, dan sistem di era digital dan, ketiga, mendukung pengembangan sistem keuangan dan integrasi ekonomi keuangan digital (EKD) secara nasional. Bagaimana rancangan pengembangan rupiah digital oleh BI? Simak berita selengkapnya di Bisnisindonesia.id.
