Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memastikan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan tetap dilanjutkan dan tak bakal terbengkalai di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Meskipun demikian, AHY melanjutkan, kecepatan pembangunan IKN tak akan semasif pada era Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, pemerintah juga bakal melakukan sejumlah pengukuran ulang pada tiap-tiap proyek yang dikerjakan.
“Intinya beliau [Prabowo Subianto] tetap ingin melanjutkan [IKN], tetapi juga harus diukur lagi. Sehingga, makanya beliau tidak menargetkan satu atau dua tahun harus begini harus begini, enggak. Beliau mengatakan tata dengan baik timeline-nya,” kata AHY dalam wawancara khusus dengan Bisnis di Jakarta, dikutip Rabu (20/11/2024).
Pada saat yang sama, putra sulung Presiden SBY itu menyebut bahwa pemerintahan Prabowo bakal fokus melakukan penyelesaian pusat eksekutif, pusat legislatif, dan pusat yudikatif di IKN. Di mana, pembangunan infrastruktur penunjang 3 lembaga tersebut ditargetkan bakal rampung dalam 4 tahun ke depan atau pada 2028.
Sementara itu, fokus IKN menjadi pusat ekonomi baru bakal disampingkan terlebih dahulu, menyesuaikan APBN yang tersedia untuk pembangunan IKN.
“Nah yang lain-lain yang tadinya [IKN] dibayangkan akan menjadi center for financial district, nah itu bisa belakangan. Artinya, jangan terpateri ke sana, nanti kita sendiri akan tercekik gitu karena jadi kebutuhan proses apalagi sesuatu yang baru benar dibuka,” tambahnya.
Baca Juga
Sebelumnya, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono memang mengaku mendapat titah dari Presiden Prabowo Subianto untuk dapat mempercepat pembentukan timeline dan pembangunan IKN Nusantara.
Basuki juga menyebut dirinya diminta untuk mengorkestrasi pembangunan sarana dan prasarana penunjang lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif untuk dapat rampung dalam kurun waktu 4 tahun.
“Pak Presiden minta selesai 3-4 tahun. Saya kira tadi presiden waktu salamin saya beliau bilang, 'sudah ya saya sudah ngomong [percepat IKN], laksanakan.' Saya cuma bilang 'Siap Perintah' begitu kira-kira. Dikejar 2028, tetapi nanti saya mau hadap beliau lagi,” kata Basuki.
Dia mengaku optimistis percepatan pembangunan IKN dapat dilakukan mengingat ekosistem untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang sudah berjalan tinggal membangun sarana gedung yudikatif dan legislatif.
Basuki melanjutkan bahwa tak hanya KIPP, tetapi ekosistemnya seperti hunian, perkantoran dan infrastruktur dasar lainnya di IKN harus dipersiapkan.
“Jadi yudikatif, eksekutif dan legislatif sudah harus siap plus huniannya harus sudah siap, jadi 2028. Intinya, kalau saya selama itu ada program dan anggarannya, saya kerjakan. Udah tahu gaya saya kerja kan?” pungkas Basuki.
